Jawa Barat, Jabarupdate: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Jawa Barat bakal gelar aksi ke Pemerintah Provinsi. Rencananya, mereka akan mendatangi Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
Aksi yang hendak dilakukan HMI Badko Jawa Barat tersebut merupakan buntut dari tak diresponnya surat audiensi yang dilayangkan 31 Maret lalu.
“Pada hari Jumat tanggal 31 Maret Badko HMI melayangkan surat perihal audiensi dengan Nomor: 201/B/Soskesra/III/1444,” ujar Kepala Bidang Soskesra Badko HMI Jawa Barat Fajar Alamsyah.
Namun, lanjut dia, pihaknya sangat menyayangkan lantaran surat tersebut tidak direspon dan tidak ada konfirmasi balik dari dinas.
“Surat tentang pemberitahuan penerimaan audiensi,” jelas dia.
Bahkan, pengurus Badko HMI Jawa Barat sempat menyambangi kantor Dinas Bina Marga itu pada Rabu Pukul 13.00 WIB.
Hanya saja, dari pihak dinas tidak ada yang menemui mereka. Karena itu, ia menganggap Kepala Dinas BMPR Provinsi Jawa Barat ini anti kritik.
HMI Bakal Gelar Aksi, Pertanyakan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan
Fajar mengungkapkan, tujuan HMI Jabar menggealr audiensi ke Dinas Bina Marga adalah untuk mempertanyakan data kelebihan pembayaran proyek.
“Kami hendak menggelar audiensi, ingin menanyakan beberapa data yang sudah kami kaji. Yakni dalam pekerjaan peningkatan jalan provinsi banyak permasalahan,” ujar dia.
Ia menyampaikan, ada sekitar 10 paket pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume yang tidak sesuai kontrak. Jika dijumlahkan, nilainya sebesar Rp2.478.465.905,63.
Atas perkara ini, Fajar menilai, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang selaku pengguna anggaran tidak cermat dan tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya.
“Begitupun dengan PPK. PPTK, Tim Teknis atau Direksi Lapangan. Serta konsultan pengawas, dan PPHP,” beber dia.
Menurutnya, dari sekelumit permasalahaan ini, bisa dirasakan adanya kualitas pekerjaan yang buruk. Hal itu membuat banyak jalan yang komdisinya cepat rusak.
“Miris, dari segelumit permasalahan tersebut bisa kita rasakan, yang terjadi hari ini banyak jalan yang cepat rusak dan bahkan mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan,” beber dia.
Belum lama ini, lanjut Fajar, banyak yang menyampaikan keluh kesah jalan provinsi yang rusak seperti di Kabuoaten Garut. Di sana, kata dia, warga memasang spanduk terkait keluhan kualitas infrastruktur.
Fajar mengatakan, Badko HMI Jabar melayangkan lima tuntutan kepada Pemprov.
Pertama, HMI Jabar meminta Gubernur Ridwan Kmail segera mengevaluasi, PPK, PPTK, Tim Teknis, Direksi Lapangan, dan PPHP dan Konsultan Pengawas.
Kedua, mencopot jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat selaku Pengguna Anggaran. Lantaran dinilai tidak cermat dan tidak mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Ketiga, memasukkan ke dalam daftar hitam (Blacklist) perusahaan yang melaksanakan pekerjaan. Karena idak sesuai dengan kontrak tersebut.
Keempat, Badko HMI Jabar mendorong Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi terhadap temuan kekurangan volume tersebut. Pasalnya, diduga merugikan keuangan negara.
Kelima, evaluasi kepala UPTD pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan I sampai IV.
