KUNINGAN, Jabarupdate: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan, Firman mengungkap adanya honorer yang di intimidasi oleh salah satu oknum tim Cabup.
“Betul, beberapa pegawai honorer merasa terancam posisinya jika tidak mendukung kandidat tertentu, terutama yang sedang menunggu proses pengangkatan menjadi ASN atau PPPK,” ungkap Firman, Selasa (12/11/2024).
Firman mengingatkan kepada siapapun, terutama tim sukses hingga calon, untuk tidak mengintimidasi, baik itu kepada pegawai honorer, non-ASN, maupun masyarakat umum. Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus dinikmati kegembiraan, bukan dengan tekanan dan ancaman.
Namun Ia bersyukur hingga kini laporan resmi terkait intimidasi tersebut, masih minim, meskipun sudah ada komunikasi dengan pihak yang merasa terancam. Selain itu, Firman mengakui masih ada tantangan besar dalam menangani pelanggaran, terutama terkait kurangnya saksi.
“Di beberapa kasus, kami menemukan pelanggaran yang melibatkan kepala desa, namun kesulitan menghadirkan saksi untuk memenuhi unsur formil dan materiil dalam proses penanganan,” ucap Firman
Salah satu contoh kasus terjadi di Dapil 5, yang dikenal cukup rawan dan resisten terhadap pengawasan. Di dapil ini kerap kali terjadi dugaan pelanggaran, terutama terkait dengan netralitas kepala desa.
“Namun, penanganan kasus sering terhambat karena kurangnya kesaksian masyarakat yang berani melapor,” kata pria berkacamata itu.
Bawaslu Kuningan mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka saksikan. Laporan dapat disampaikan langsung ke Bawaslu atau melalui pihak kepolisian jika diperlukan.
“Jangan takut melapor. Kami siap melindungi kerahasiaan pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk sesuai prosedur hukum yang berlaku,” janji Firman.
