Ciamis, Jabarupdate: Bupati Ciamis Herdiat Sunarya akan aktifkan kembali Satgas Covid-19 tingkat desa, mengingat kasus Covid-19 varian baru Omicron di Indonesia terus bertambah.
Bahkan kasus itu tak hanya ada di Ibu Kota Jakarta, beberapa warga Jawa Barat pun sudah ada yang terinfeksi virus corona tersebut.
Karenanya, Herdiat segera mengantiaipasi agar Omicron tak masuk ke Tatar Galuh ini. Salah satunya dengan rencana mengaktifkan kembali Satgas Covid-19 yang berada di tingkat desa.
Herdiat mengungkapkan, total kasus varian Omicron mencapai 506 orang, bahkan lebih. Pertanggal 8 Januari 2022 , kata dia, tercatat ada 14 orang Jawa Baray yang terkonfirmasi aktif Omicron.
Ke 14 warga Jawa Barat itu merupakan dari 9 kabupaten/kota. Salah satunya warga dari Kabupaten Bandung.
Dia berharap, mudah-mudahan kasua Omicron di Jawa Barat inj tidak bertambah lagi dan tidak sampai ke Kabupaten Ciamis.
Herdiat menegaskan, pihaknya akan mengerahkan kembali Satgas Covid-19 yang ada di tingkat kecamatan maupun desa. Tentu saja, hal itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan gelombang ke-3 Covid-19 di Ciamis.
Meskipun kasus Omicron sudah ada di Jawa Barat Herdiat tetap meminta warga agar tidak panik. Ia juga meminta supaya masyarakat terus berhati-hati dengan menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, Herdiat juga meminta kepada jajaran SKPD dan masyarakat untuk terus melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Menurutnya, dalam hal vaksinasi Covid-19 ini, Ciamis berada di urutan ke 3 paling bawah di Jawa Barat. Dengan persentasi 1,25 persen.
“Kepada para Camat. Agar tetap menyisir warga yang belum melaksanakan vaksinasi Covid-19. Terlebih vaksinasi untuk anak usia 6 – 11 tahun,” tegasnya.
Sampai tanggal 13 Januari 2022, pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Ciamis mencapai 73,56 persen. Herdiat mengaku bahwa, pencapaian ini bukan hal mudah.
Herdiat juga telah menggelar rapat koordinasi penangan Covid-19 tingkat Kabupaten Ciamis.
Salah satu keputusan dalam rapat itu, Bupati Ciamis akan aktifkan kembali Satgas Covid-19 tingkat desa.
Acara yang bertempat di Aula Sekretariat Daerah itu merupakan tindaklanjut dari rakor bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
