Jawa Barat, Jabarupdate: Dewan Energi Mahasiswa Jawa Barat (DEM Jabar) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan BPH Migas menyusul terungkapnya kasus korupsi besar di Pertamina Patra Niaga.
Kasus korupsi di Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Setelah mencuatnya korupsi timah yang merugikan negara sekitar Rp 300 triliun, kini masyarakat dikejutkan dengan dugaan skandal korupsi di Pertamina Patra Niaga pada awal 2025.
Kasus tersebut mencatatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun pada tahun 2023. Jika praktik ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023, total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 968,5 triliun.
Ketua Dewan Energi Mahasiswa Jawa Barat (DEM Jabar), Muhamad Isa Idris menilai, kondisi ini menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan tata kelola energi.
Maka dari itu, dia mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mengevaluasi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan jajaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Evaluasi Demi Pulihkan Kepercayaan Publik
Isa menegaskan bahwa kegagalan pengawasan dalam kasus korupsi ini telah mencederai semangat pemberantasan korupsi yang diusung pemerintah.
“Jika ketiga lembaga ini tidak segera dievaluasi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun. Presiden harus bertindak cepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan,” ungkap Isa dalam pernyataan tertulis.
Isa juga mengkritik Erick Thohir, yang menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 2019. Menurutnya, program “bersih-bersih BUMN” yang diusung Erick justru gagal total. Isa menyoroti rangkap jabatan yang diemban Erick Thohir, termasuk Ketua Umum PSSI dan berbagai posisi lain di dalam maupun di luar pemerintahan, sebagai faktor yang membuat kinerjanya tidak maksimal.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga dinilai tidak menunjukkan prestasi yang signifikan.
Isa menyebut Bahlil sering mengeluarkan kebijakan tanpa kajian mendalam, yang justru merugikan rakyat. Ia juga mengkritik rangkap jabatan Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
“Rangkap jabatan ini membuat fokusnya terpecah. Bagaimana bisa menghasilkan kebijakan yang berkualitas jika tanggung jawabnya terlalu banyak?” kata Isa.
DEM Jabar Soroti Kinerja BPH Migas
Selain kedua kementerian tersebut, Isa juga menyoroti BPH Migas, yang bertugas mengawasi penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas.
Ia mempertanyakan lemahnya pengawasan lembaga ini sehingga korupsi di Pertamina bisa berlangsung selama lima tahun tanpa terdeteksi.
Menurutnya, kinerja pengawasan BPH Migas sangat dipertanyakan. Bagaimana mungkin korupsi sebesar ini bisa terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada tindakan?
“Jangan-jangan negara ini memang dibangun atas dasar semangat korupsi, bukan semangat perjuangan,” kritik Isa.
Kualitas BBM Pertamina Tidak Diragukan
Meskipun demikian, DEM Jabar meminta masyarakat untuk tetap percaya pada kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang diproduksi oleh Pertamina.
Dalam proses produksinya, Pertamina menggunakan teknologi pemurnian modern yang memastikan setiap produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Isa menambahkan bahwa Pertamina telah memenuhi standar regulasi, seperti Kualitas Dirjen Migas No. 110.K/MG.01/DJM/2022 dan uji laboratorium bersertifikasi ISO 17250:2017.
Teknologi seperti catalytic cracking dan reforming juga digunakan untuk meningkatkan angka oktan, sehingga produk BBM lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dengan desakan evaluasi ini, DEM Jabar berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah tegas untuk mengembalikan integritas pengelolaan energi nasional.
