Global, Jabarupdate: Inggris tengah dilanda gelombang kekerasan yang meluas, menyusul serangkaian serangan terhadap hotel-hotel yang menampung pencari suaka.
Pada hari Minggu, sebuah hotel Holiday Inn Express di Tamworth, Inggris utara, menjadi sasaran pembakaran oleh kelompok sayap kanan.
Insiden serupa juga terjadi di Rotherham, di mana massa berkumpul di luar hotel yang digunakan sebagai tempat penampungan.
Kerusuhan ini bermula dari insiden penikaman tragis yang menewaskan tiga gadis muda di Southport pekan lalu.
Pelaku penikaman, Axel Rudakubana, seorang remaja berusia 17 tahun yang lahir di Cardiff dari orang tua Kristen asal Rwanda, menjadi pusat perhatian setelah disinformasi di media sosial mengklaim bahwa ia adalah seorang imigran Muslim.
Klaim palsu ini memicu kemarahan dan kebencian di kalangan masyarakat, terutama kelompok sayap kanan.
Sejak kejadian tersebut, berbagai kota di Inggris dilanda kerusuhan dan bentrokan dengan polisi.
Sekitar 400 orang telah ditangkap dalam rangkaian kekerasan yang dipicu oleh xenofobia dan informasi yang salah terkait identitas Rudakubana.
Xenofobia, ketakutan atau kebencian terhadap orang asing, telah memperkeruh suasana dan memicu tindakan diskriminatif serta kekerasan.
Profesor Rosa Freedman dari Universitas Reading menyatakan bahwa kerusuhan ini dipicu oleh keterlibatan pemerintahan Konservatif sebelumnya dengan kelompok-kelompok sayap kanan yang rasis.
Freedman menegaskan bahwa kelompok-kelompok ini kini semakin berani tampil terbuka, dan menekankan bahwa tidak adil untuk menyalahkan Partai Buruh yang baru memerintah selama empat minggu terakhir.
Di tengah situasi yang semakin memburuk, Tommy Robinson, aktivis sayap kanan dan pendiri English Defence League (EDL), aktif mengunggah video-video provokatif kepada 800.000 pengikutnya di media sosial.
Dalam video-video tersebut, Robinson mengutuk Muslim, imigran, dan pihak berwenang, memicu ketegangan lebih lanjut.
Hakim Pengadilan Tinggi bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Robinson setelah ia absen dari persidangan dalam kasus pencemaran nama baik.
Perdana Menteri Keir Starmer mengecam keras kekerasan yang terjadi, menyebutnya sebagai “kekerasan ilegal terorganisir” oleh sebagian kecil warga Inggris.
Ia memperingatkan bahwa para pelaku dan provokator online akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat.
Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kekerasan.
Nigel Farage, pemimpin anti-imigrasi dari Reform UK, turut menjadi sorotan setelah pernyataan-pernyataannya yang kontroversial dianggap memicu ketegangan.
Farage dituduh memperburuk situasi dengan retorika yang memecah belah.
Kepolisian dan pejabat pemerintah berjanji untuk menghukum para pelaku kekerasan dan penyebar disinformasi.
Sementara itu, komunitas etnis minoritas dan migran semakin cemas tentang keselamatan mereka di tengah gelombang kekerasan ini.
Asisten Kepala Polisi South Yorkshire, Lindsey Butterfield, menegaskan bahwa pihaknya akan menemukan dan memproses mereka yang terlibat dalam kekerasan.
Di sisi lain, anggota parlemen veteran Partai Buruh, Diane Abbott, mendesak agar Parlemen segera dipanggil kembali untuk menangani situasi ini.
Kerusuhan di Inggris telah mengungkap betapa rapuhnya kohesi sosial di tengah arus disinformasi dan kebencian, menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.
Kejadian ini juga menunjukkan pentingnya upaya bersama dalam membangun komunikasi yang lebih baik antar kelompok dan memperkuat saling pengertian untuk menjaga stabilitas sosial.
Inggris kini dihadapkan pada tantangan besar dalam memulihkan kedamaian dan keamanan di tengah situasi yang semakin memanas.
