Pangandaran, Jabarupdate: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Padjajaran, Kabupaten Pangandaran menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Meskipun sempat diusulkan agar BBM jenis Pertalite dan Solar naik pada 1 Septermber 2022, sampai saat ini harga BBM tersebut masih sama dengan sebelumnya.
Namun juga, belum ada pernyataan resmi terkait pembatalan menaikkan harga BBM. Isu atas kenaikan harga BBM subsidi itu jenis masih nyaring.
Ketua Komisariat PMII Padjajaran Ahyarul Fitriadin menjelaskan, BBM tak pantas untuk dinaikkan. Lantaran kondisi perekonomian pascapandemi Covid-19 belum stabil.
“Kondisi perekonomian masyarakat akibat Covid-19 masih berdampak sampai hari ini. Sekarang masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Jelas sudah harus ditangani,” kata dia pada Kamis (1/9/2022).
Ia menegaskan, seharusnya Pemerintah memikirkan beberapa jalan keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan. Bukan malah menambah beban masyarakat dengan lonjakan harga BBM Bersubsidi.
“Rakyat perlu bangkit. Dari keterpurukan krisis ekonomi yang terjadi sejak 2019 lalu. Sampai hari ini, perekonomian dianggap masih belum pulih dan stabil,” kata dia.
Pria yang akrab disapa Arul itu melanjutkan, akibat pandemi Covid-19 banyak pengangguran karena di-PHK. Hingga sekarang, masih banyak dari mereka yang belum mendapat pekerjaan layak seperti dahulu.
“Beban mereka jangan diperparah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM,” tegas Ketua PMII Padjadjaran Kabupaten Pangandaran.
Ia menjelaskan, apabila harga BBM bersubsidi naik, itu akan berpengaruh terhadap harga barang pokok. Itu sangat menyengsarakan rakyat.
“Harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Akan mengikuti kenaikan harga BBM. Karena harga BBM mempengaruhi biaya produksi. Harga bahan pokok yang menjadi konsumsi keseharian untuk bertahan hidup masyarakat menjadi sulit didapatkan,” beber dia.
Selain itu, apabila kebijakan menaikkan harga BBBM tetap diambil maka inflasi akan semakin meninggi. Dan masyarakat pun akan semakin dirugikan karena keadaan yang bakal semakin sulit.
Ia menilai, adanya inflasi akan memeperparah kesenjangan ekonomi di masyarakat. Maka, tegasnya, Pemerintah harus adil dalam membuat kebijakan kepada rakyat secara utuh.
Arul menegaskan, seharusnya Pemerintah memikirkan dampak dari keputusan menaikan harga BBM itu dari sudut pandang rakyat. Bukan hanya dari sudut pandang pasar.
“Jika pemerintah akan tetap melaksanakan wacana kenaikan harga BBM tersebut, kami dari PMII Padjadjaran Pangandaran dengan tegas menolak kenaikan tersebut,” kata Arul.
