JAWA BARAT, Jabarupdate: Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat akan melaporkan kasus pemalsuan data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 ke Kepolisian.
Kang Emil, sapaan akrabnya, menyebut pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum di sekolah sudah masuk ke ranah hukum pidana.
Dikutip dalam laman resmi instagram pribadinya, Gubernur Jawa Barat itu menyebut terdapat 80 kasus pemalsuan data yang akan dilaporkan ke kepolisian.
“Kasus yang akan dilaporkan ke pihak kepolisian sebanyak 80-an,” tulis Kang Emil dalam instagramnya, Selasa (01/08).
Diketahui sebelumnya, terdapat 4.791 siswa SMK/SMA yang gagal mengikuti PPDB 2023 disebabkan oleh kasus pemalsuan data dalam persyaratannya.
“Oknum memalsukan domisili siswa, jadi panitia menggagalkan 4791 siswa,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menerangkan, pemalsuan data yang dilakukan adalah dengan cara mengedit QR code Kartu Keluarga (KK).
“QR code KK yang diubah secara otomatis ketika di scan akan masuk ke link website dukcapil palsu,” ucapnya.
Hal tersebut membuat, tutur Ridwan Kamil, data siswa yang di cek oleh panitia PPDB alamatnya seakan-akan dekat dengan sekolah.
Ia menjelaskan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut akan dilaporkan kepada kepolisian.
“Itu sudah masuk pidana, karena mengedit dokumen negara sama saja dengan memalsukannya,” ungkap kang Emil.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan kepada oknum dan orang tua yang sengaja memalsukan data, harus siap-siap datang ke pengadilan.
Ia menerangkan hal yang dilakukan olehnya untuk memberikan efek jera kepada semua pihak agar PPDB dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Siswa sebanyak itu sengaja dibatalkan sebagai peringatan agar PPDB dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menegaskan pembatalan dan pelaporan kepada pihak kepolisian dilakukan karena memang terbukti bersalah.
Meski demikian, di sisi yang lain warga net mengomentari postingan tersebut yang diunggah oleh Ridwan Kamil.
Tidak sedikit yang kontra dengan kebijakan hukuman yang akan dilakukan oleh Ridwan Kamil Selaku Gubernur Jawa Barat.
