Kota Bandung, jabarupdate: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Kementerian Nasional Pemberdayaan Lembaga dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Selasa (21/11).
Penghargaan tersebut diberikan setelah Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumpulkan dan memulihkan kinerja pelayanan publik Kota Bandung.
Usai menerima penghargaan, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemkot Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik.
Ini adalah formulir yang disediakan oleh pemerintah pusat. “Ini bakal jadi dorongan buat kami agar lebih semangat dalam menjalani pelayanan publik seluruh masyarakat terutama Kota Bandung,” ujarnya.
Baginya, esensi penting dari optimalisasi pelayanan publik bukanlah untuk memperoleh imbalan.
Namun menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk terus memaksimalkan dan memperbarui pelayanan agar lebih nyaman bagi masyarakat.
Mengingat tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Khusus untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan. Meski pelayanan publik di berbagai bidang terus kita optimalkan, namun yang penting esensinya bukan meraih penghargaan, tapi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan publik kita,” ujarnya.
Ronny Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, menjelaskan Kota Bandung telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dan gerai pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Proses pembangunannya memerlukan upaya maksimal karena tidak mudah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik eksternal maupun internal,” ujarnya.
Ia mengatakan, MPP dan gerai layanan umum akan selesai dibangun pada tahun 2022, dengan total 26 tenant dan 2 service corner.
Ia berharap, apresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Pemerintah Kota Bandung dapat menjadi motivasi bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik khususnya Partai Rakyat Kota Bandung.
“Semoga keberadaan MPP ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya telah melakukan pengawasan langsung terhadap Partai Rakyat Bandung.
Ada beberapa indikator yang menjadi fokus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini mencakup kesinambungan layanan mulai dari uji coba dan pekerjaan hingga layanan ini.
“Alhamdulillah, kunjungan MPP sudah melebihi 85.000 orang. Sementara jumlah pengunjung outlet pelayanan publik mencapai 38.000 orang,” ujarnya.
Dengan jumlah masyarakat yang begitu besar, Ronny berharap melalui sosialisasi dan insentif kepada Pemerintah Kota Bandung, kedepannya jumlah masyarakat pengguna MPP dapat semakin meningkat. Terutama bagi seluruh tenant yang ada agar bisa lebih melayani masyarakat.
