Selasa, Februari 27, 2024

KPK Diminta Periksa Istri Eks Bupati Sumenep Nurfitriana Busyro Penerima Dana Hibah Rp 28 M Lebih

Sejumlah pemuda mengatasnamakan Kaukus Muda Sumenep (KMS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan Madura dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Nurfitriana yang menerima dana hibah untuk program kelompok masyarakat (Pokmas) senilai Rp 28.468.404.000 tahun 2022-2023.

Mereka melakukan aksi demonstrasi depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (27/6/2023).

Dalam orasinya, koordinator aksi Musyfiqurrozi menyampaikan, dana hibah Jawab Timur diduga hanya menjadi bancakan para koruptor. Menurutnya, pengungkapan kasus korupsi dana hibah oleh KPK tidak boleh tebang pilih dan semua yang mendapat jatah harus diperiksa.

“KPK harus tindak tegas koruptor dana hibah apalagi ini masalah yang sangat serius karena pelakunya berjamaah. Motifnya kemungkinan sama yaitu ada pemotongan bahkan disinyalir ada yang fiktif,” kata Musyfiq depan KPK.

“Kami sebagai mahasiswa dari Sumenep dengan tegas meminta KPK periksa Nurfitriana karena mendapat jatah puluhan miliar,” lanjutnya.

Istri mantan Bupati Sumenep itu diduga telah memotong dana hibah yang semestinya diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat, tidak mungkin Madura menjadi daerah miskin khususnya Sumenep karena itu KPK harus periksa Nurfitriana dan audit penggunaan dana hibah sebesar 28 miliar itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Musyfiq menuturkan bahwa dengan kejadian adanya korupsi dana hibah di Jawa Timur akan menjadi evaluasi dan pelajaran bagi masyarakat untuk hati-hati dalam memilih wakil rakyat.

“Masyarakat sekarang sudah kecewa dan bisa menilai terhadap para wakilnya, jadi masyarakat Madura akan hati-hati ketika memilih anggota DPRD dengan melihat rekam jejaknya terutama bagaimana keberpihakan anggota dewan itu terhadap kemajuan Madura,” jelasnya.

Musyfiq juga meminta KPK untuk mengungkap mafia dana hibah Jawa Timur dan jangan berikan ruang kepada koruptor untuk menjadi wakil rakyat.

“KPK menjadi ujung tombak harapan masyarakat Jawa Timur untuk mengganyang koruptor dana hibah. Jangan sampai merasa aman setelah uang rakyat dirampok untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Terakhir, Musyfiq memastikan akan terus melakukan aksi sampai KPK memeriksa Nurfitriana dan mengaudit penggunanaan dana hibah yang ia kelola.

“Kami kawal tuntutan kami sampai kapanpun, intinya kami ingin Nurfitriana diperiksa dan diaudit dana hibah yang ia terima. Kami siap demo tiap minggu depan KPK,” tandasnya.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News atau gabung di Jabarupdate.id WhatsApp Chanel.

Bagikan Artikel

Komentar

ARTIKEL TERKAIT
- Advertisment -spot_img

Terbaru

- Advertisment -spot_img

Terpopuler