Rabu, Juli 17, 2024

Langkah Hukum Saat Teman Meminjam Data Untuk Pinjol Tapi Tidak Dibayar

Tasikmalaya, Jabarupdate: Maraknya pinjaman online dibeberapa tahun kebelakang menjadi ramai diperbincangkan karena ditengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, ada fitur teknologi perbankan yang memudahkan proses orang dalam hal transaksi keungan.

Faktor utama yang membuat Masyarakat Indonesia memiliki kecendrungan melakukan aktifitas pinjaman online adalah lemahnya literasi keuangan atau pengetahuan tentang management keuangan, sehingga mereka tidak tau risiko apa ketika kewajiban membayar tidak dilakukan dalam pinjaman online.

Dibeberapa kasus juga ada seseorang yang dipinjam data pribadinya untuk melakukan transaksi pinjaman online oleh temannya, akan tetapi kewajibannya untuk membayar pinjaman itu tidak dilaksanakan sehingga menjadi kerugian unuk orang yang memiliki data tersebut.

Lalu Bagaimana Langkah Hukum Yang Harus Diambil?

Melaporkan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP
Pasal 378 KUHP adalah tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP lama yang saat saya menulis inipun masih berlaku dan pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yaitu 2026. Bunyi pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Adapun, pasal tindak pidana penipuan dalam pasal 492 UU 1 tahun 2023 adalah :

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. denda dalam kategori V dalam pasal 492 uu no 1 tahun 2023 adalah Rp. 500 Juta.

Unsur Pasal 378 KUHP

Menurut R. sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP adalah Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Lebih lanjut menurut R. Soesilo, kejahatan pada pasal 378 KUHP dinamakan “Penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya:

  • Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang;
  • Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hokum;
  • Membujuknya dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Pasal 492 UU 1/2023

Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 492 UU 1/2023, pasal ini adalah ketentuan tentang tindak pidana penipuan, yaitu tindak idana terhadap harta benda. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara, untuk memberikan barang, membuatn utang atau menghapus piutang. dengan demikian, barang yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikendaki pelaku.

Kemudian, barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima pernyerahan itu. Lalu, barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pelaku.

Lebih lanjut, tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan ditempat lain. Sedangkan saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.

Pada intinya, ketentuan pasal 492 UU 1/2023 menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Jerat dengan Pidana UU PDP

Berdasarkan pasal 65 ayat (1) UU Perlindungan data pribadi secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Tindakan ini diancam dengan pidana pernjara 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.

Langkah Gugatan Perdata

Selain digugat secara pidana, juga dapat pula menuntutnya atas data pribadi kita yang disalahgunakan pinjaman online secara perdata.

Pasal 26 ayat (2) UU 19/2016 kemudian secara gambling menyatakan bahwa setiap orang yang dilanggar hak pribadinya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Adapun bentuk guagatan yang dapat diajukan sehubungan dengan kejadian data pribadi disalahgunakan pinjaman online adalah gugatan perbuatan melawan hokum (PMH) sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hokum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Demikian langkah-langkah apabila kejadian ini terjadi kepada para pembaca atau orang-orang disekeliling pembaca.

Faisal, SH. M.IP. CPM. CParb
Pengacara yang bergabung di sini Soteria Law Office, beralamat di Jln. Cimulu no A32 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News atau gabung di Jabarupdate.id WhatsApp Chanel.

Bagikan Artikel

Komentar

ARTIKEL TERKAIT
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Terbaru

- Advertisment -spot_img

Terpopuler