JAWA BARAT, Jabarupdate: Ridwan Kamil bersama Majelis Ulama Indonesia bentuk tim investigasi untuk menyelesaikan polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu.
Langkah tersebut diambil setelah agenda rapat khusus yang dilaksanakan di Gedung Sate, Kota Bandung pada Selasa (20/6), dihadiri oleh MUI, Bakesbangpol, Kemenag, ormas Islam, dan para ulama.
“Kesimpulan dari rapat khusus adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari karena prinsip kita harus hati-hati, berkeadilan dan tabayun,” ungkap Kang Emil dikutip dari situs resmi Pemprov Jabar.
Untuk anggota tim investigasi tersebut, Kang Emil menyebutkan antara lain MUI Pusat dan Jabar, Kemenag, Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur pendidikan.
Baca juga: Viral, Pesantren Al-Zaytun Indramayu dituding sesat sampai di Geruduk Masa Aksi
“Semua anggota tim investigasi akan bekerja secara komprehensif dengan data yang akurat,” ungkap RK.
Pemprov Jabar Respon Keluhan Masyarakat
Banyaknya keluhan masyarakat atas polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, Pemprov akan berusaha mencarikan solusi yang berkeadilan.
Langkah yang diambil Pemprov Provinsi ini, menurut Kang Emil, agar memastikan tidak adanya pelanggaran secara fikih maupun pelanggaran administrasi.
Tim investigasi akan bekerja selama tujuh hari agar mengetahui apakah di dalam polemik ini terdapat pelanggaran-pelanggaran baik itu secara syariat ataupun pelanggaran administrasi.
“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi atau hukum,” ucap Kang Emil.
Kang Emil Minta Pihak Ponpes Al Zaytun untuk Kooperatif
Gubernur Jawa Barat meminta kepada pihak Ponpes Al Zaytun untuk bersikap kooperatif saat tim investigasi melaksanakan tugas.
Tujuannya agar tim yang bertugas mendapatkan data dan fakta yang valid di Al Zaytun.
“Karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk bertabayun,” ujar Gubernur Jabar.
Menurut Kang Emil, yang paling penting adalah memastikan siswa agar tidak berada dalam ideologi yang melanggar norma dan aturan hukum.
