Nasional, Jabarupdate: Kontroversi mewarnai persiapan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perempuan harus melepas jilbab mereka sebagai syarat tugas.
Keputusan ini memicu perdebatan sengit mengenai kebijakan dan hak beragama di Indonesia.
Foto-foto yang tersebar menunjukkan 18 delegasi Paskibraka dari berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, tampil tanpa jilbab mereka pada saat pengukuhan di Istana Garuda, IKN.
Sebelumnya, anggota Paskibraka perempuan ini dikenal menggunakan jilbab dalam keseharian mereka sejak di bangku sekolah dasar hingga menengah.
Kritik keras datang dari berbagai kalangan setelah mengetahui bahwa keputusan untuk mencopot jilbab diambil oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Irwan Indra, mantan Pembina Paskibraka Nasional, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan ini.
Menurutnya bahwa pihak Pembina Paskibraka Nasional tidak pernah menerapkan aturan seperti ini di masa lalu.
BPIP harus memberikan penjelasan yang memadai tentang mengapa jilbab menjadi masalah dalam upacara kenegaraan.
Irwan juga menegaskan bahwa tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak beragama, terutama bagi mereka yang telah menjalankan kewajiban agama secara konsisten.
Situasi ini juga memicu perdebatan lebih luas tentang batasan antara kewajiban negara dan hak individu. Para pengamat mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara integritas identitas pribadi dan persyaratan administratif dalam setiap acara resmi negara.
Hingga saat ini, pihak BPIP belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuduhan diskriminasi ini.
Publik terus menunggu penjelasan yang memadai, sementara diskusi tentang hak beragama dan kebijakan publik semakin menghangat menjelang upacara kenegaraan di IKN.
