Nasional, Jabarupdate: Seorang oknum kepala sekolah menengah di pedalaman Papua mendapat teguran keras dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena tidak pernah melaksanakan upacara bendera di sekolahnya. Oknum tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, oknum kepala sekolah tersebut bernama *Rudi* (nama samaran) dan telah menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Wamena sejak tahun 2020. Sekolah tersebut berlokasi di daerah yang sering terjadi konflik antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan aparat keamanan.
Sumber tersebut mengatakan bahwa Rudi tidak pernah melaksanakan upacara bendera di sekolahnya dengan alasan khawatir akan menjadi sasaran KKB. Padahal, menurut sumber tersebut, ada pasukan TNI yang bertugas menjaga keamanan di sekitar sekolah.
“Rudi selalu beralasan bahwa upacara bendera itu berbahaya dan bisa memancing amarah KKB. Padahal, di sekitar sekolah ada pos TNI yang siap mengamankan. Dia tidak menghargai simbol negara dan tidak menanamkan rasa nasionalisme kepada siswa-siswinya,” kata sumber tersebut.
Teguran dari TNI datang ketika ada inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI *Yusuf* (nama samaran), pada hari Senin, 6 November 2023. Yusuf yang didampingi oleh beberapa perwira TNI lainnya, mendatangi SMP Negeri 1 Wamena untuk mengecek kesiapan sekolah dalam menghadapi ujian nasional.
Namun, ketika tiba di sekolah, Yusuf terkejut melihat bahwa tidak ada bendera merah putih yang berkibar di halaman sekolah. Ia pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Rudi yang menyambutnya di pintu masuk.
“Kenapa tidak ada bendera di sekolah ini? Apakah Anda tidak tahu bahwa setiap sekolah wajib mengibarkan bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional?” tanya Yusuf dengan nada tinggi.
Rudi yang kaget dan gugup, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melaksanakan upacara bendera karena alasan keamanan. Ia mengatakan bahwa ia takut jika upacara bendera itu akan menimbulkan reaksi negatif dari KKB yang beroperasi di daerah tersebut.
