CIAMIS, Jabarupdate: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis menggelar diskusi publik dengan mengambil tema Polemik Kekosongan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis.
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dan sejumlah perwakilan partai politik untuk membahas urgensi pengisian jabatan Wakil Bupati yang hingga kini belum kunjung terisi, Selasa (27/5/2025).
Dalam forum itu, HMI menyoroti minimnya kemauan politik dari partai pengusung untuk segera menuntaskan proses pengisian posisi tersebut.
Ketua Umum HMI Ciamis, Adytya Maulana Aziz, menyatakan bahwa kekosongan ini telah berlangsung cukup lama tanpa kejelasan arah penyelesaian.
“Ini bukan sekadar kekosongan administratif. Ini adalah bentuk pengabaian tanggung jawab konstitusional. Partai politik terlihat lebih sibuk dalam perebutan pengaruh ketimbang memprioritaskan kepentingan publik,” ujarnya.
Adytya juga mempertanyakan komitmen partai politik yang sempat vokal membela rakyat saat kampanye, namun kini justru saling menunggu momentum politik yang menguntungkan.
“Jabatan publik jangan hanya dijadikan komoditas politik. Ketika rakyat butuh pemimpin yang bekerja, partai malah terjebak pada kalkulasi elektoral sempit,” katanya.
Melalui forum diskusi tersebut, HMI Ciamis menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada para pihak terkait:
- Langkah Konkret Koalisi Politik: HMI mendesak partai-partai pengusung agar segera mengambil langkah konkret, baik dari aspek yuridis maupun politis, untuk menyelesaikan polemik ini. Bila pengisian wakil bupati memang diperlukan, maka harus segera diproses.
- Penyelesaian Hambatan Politik: Jika aspek hukum dinilai telah jelas, maka seluruh hambatan politik, termasuk potensi biaya politik (cost politic), harus diatasi secara rasional dan transparan.
- Penguatan Perangkat Daerah: Jika pengisian jabatan wakil bupati dianggap tidak mendesak atau tidak diperlukan, maka Bupati Ciamis didorong untuk memperkuat peran perangkat daerah seperti Sekda, Inspektorat, dan kepala dinas agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
HMI menegaskan bahwa pemerintahan daerah harus tetap fokus pada implementasi visi-misi pembangunan Kabupaten Ciamis periode 2025–2030.
“Dengan atau tanpa wakil bupati, pemerintahan harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Adytya.
