CIAMIS, Jabarupdate: Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Ciamis mendesak dan audit terbuka terkait tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis.
Hal ini mencuat dalam Focus Group Discussion (FGD) Cakrawala Kajian Publik (CAKAP) yang digelar di Sekretariat PC PMII Ciamis, Rabu (17/06/2026).
Diskusi bertajuk “Forum Evaluasi dan Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Ciamis” ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis Jaenal Aripin, Korwil MBG Ciamis Eggy Armand R, hingga Ketua Satgas MBG Kabupaten Ciamis Dr. Erwan Darmawan, S.STP., M.Si.
Ketua PC PMII Kabupaten Ciamis, Husni Mubarok, menegaskan bahwa perputaran anggaran MBG di Ciamis yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat. PMII menyoroti adanya dugaan praktik mark-up harga melalui pihak ketiga dan koperasi tertentu yang berpotensi merugikan negara.
“Kami tidak ingin Program Makan Bergizi Gratis hanya menjadi proyek yang menguntungkan kelompok tertentu. Program ini harus benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat, petani, peternak, UMKM, dan anak-anak sebagai penerima manfaat utama,” tegas Husni di hadapan para forum.
Husni menambahkan, PMII sejak awal berkomitmen untuk melakukan audit sosial. Sinergi dengan lembaga berwenang sangat dibutuhkan mengingat masyarakat berhak mengetahui transparansi pengelolaan dapur hingga pemanfaatan komoditas lokal.
Satgas MBG Akui Standar Dapur Belum Ideal
Merespons sorotan mahasiswa, Ketua Satgas MBG Kabupaten Ciamis, Dr. Erwan Darmawan, mengakui bahwa pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi tantangan berat.
Salah satu kendala utama adalah standarisasi dapur umum atau Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPPG).
“Kalau melihat kondisi di lapangan, memang masih ada dapur yang perlu pembenahan. Banyak yang memanfaatkan bangunan lama atau rumah tinggal yang dialihfungsikan karena keterbatasan biaya. Namun ke depan, standar dapur akan diseragamkan,” ungkap Erwan.
Kendati demikian, Erwan memastikan Satgas terus melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan ketat. Jika ditemukan pelanggaran atau fasilitas yang tidak layak, pihaknya tidak segan untuk memberikan rekomendasi penghentian operasional.
DPRD Ciamis Minta Inspektorat Turun Tangan
Di tempat yang sama, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis, Jaenal Aripin, mendukung penuh langkah kritis dari elemen mahasiswa. Mengingat Program MBG Ciamis disokong langsung oleh dana APBN, ia menegaskan bahwa Inspektorat harus terlibat aktif dalam pengawasan keuangan.
“Pengawasan harus berjalan. Jangan sampai ada anggaran negara yang besar tetapi minim pengawasan. Inspektorat memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan,” tegas Jaenal.
Ia juga menggarisbawahi bahwa proses pemeriksaan operasional dapur MBG harus dilakukan secara objektif tanpa memandang latar belakang pemilik atau pengelolanya.
Sementara itu, Korwil MBG Ciamis, Eggy Armand R, menyambut baik usulan PMII untuk memperkuat ekosistem rantai pasok lokal. Pihaknya sepakat untuk mengoneksikan pengelola dapur dengan para petani, peternak, dan UMKM lokal di Ciamis agar dampak ekonomi dari program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat arus bawah.
