Nasional, Jabarupdate: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun baru terserap Rp15,7 triliun hingga 8 September 2025.
Rendahnya penyerapan ini membuat anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut terancam dialihkan ke program lain, seperti bantuan pangan beras 10 kg.
Ancaman Pengalihan Anggaran MBG
Purbaya menegaskan bahwa anggaran MBG yang tidak terserap dengan baik akan direalokasi ke program yang lebih siap, seperti memperpanjang bantuan pangan beras.
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/9/2025) dikutip dari Kompascom.
Menurut Purbaya, pengalihan anggaran MBG ini bertujuan untuk memastikan dana pemerintah tidak menganggur.
Dana yang tidak terserap juga dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran atau melunasi utang.
“Kalau di akhir Oktober penyerapan hanya sekian, ya kita ambil. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit,” tegasnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan.
Patroli Anggaran Dimulai Pekan Depan
Untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan maksimal, Kementerian Keuangan akan memulai patroli anggaran pada pekan depan.
Purbaya menyebutkan bahwa kementerian dan lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola anggaran MBG, akan dipantau secara ketat.
“Nanti minggu depan saya mulai jalan. Kementeriannya kita lihat mana yang paling pas,” katanya.
Purbaya menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menegur BGN, melainkan untuk membantu percepatan penyerapan.
“Bukan negur, kita membantu. Kalau BGN bisa menyerap dengan baik, itu jauh lebih baik,” ujarnya.
Ia juga akan mengirim tim khusus untuk mendampingi BGN agar anggaran MBG terserap lebih cepat.
BGN Hadapi Kendala Penyerapan
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa realisasi anggaran MBG masih jauh dari target. Dari pagu Rp71 triliun, baru Rp15,7 triliun yang terserap.
Lebih lanjut, anggaran sebesar Rp6 triliun untuk pembangunan 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum terserap sama sekali.
“Sampai sekarang belum bisa membangun satu pun, masih dalam proses,” ungkap Dadan di Kantor BGN, Jakarta, pada Kamis (18/9/2025).
Purbaya menegaskan bahwa BGN telah setuju untuk mengembalikan dana yang tidak terserap.
Namun, ia menekankan bahwa Kementerian Keuangan ingin membantu BGN agar penyerapan anggaran MBG lebih optimal.
Justru, tegas dia, pihaknya ingin membantu MBG biar diserap lebih cepat. “Tapi kalau tidak ada sanksi, ya mereka santai-santai saja,” katanya.
Prinsip Stick and Carrot
Purbaya menerapkan pendekatan stick and carrot dalam pengelolaan anggaran MBG. Jika penyerapan berjalan baik, dana bisa ditambah.
Namun, jika terlalu lambat, dana akan dialihkan. “Kalau bisa lebih cepat, ditambah lagi uangnya. Tapi kalau tidak mungkin, kami mau lihat dan perbaiki,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan semua anggaran belanja dapat menggerakkan perekonomian.
Meskipun Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas, perlakuan terhadap anggarannya sama dengan anggaran kementerian lain.
“Treatment-nya sama, tidak ada uang nganggur di kementerian,” tegas Purbaya.
Dampak Pengalihan Anggaran
Pengalihan anggaran MBG ke bantuan pangan beras dapat memperpanjang durasi program tersebut, yang saat ini hanya diperpanjang untuk Oktober-November 2025.
“Kalau memang tidak bisa diserap, kan bisa diperpanjang ke situ,” kata Purbaya.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan dana pemerintah digunakan secara efektif untuk mendukung masyarakat dan perekonomian.
Purbaya menegaskan bahwa anggaran tetap tersedia jika memang dibutuhkan, namun kinerja kementerian harus dipercepat.
