Nasional, Jabarupdate: Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per Juni 2026 langsung memicu gelombang kekhawatiran.
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan ini, yang dinilai menjadi pukulan telak bagi masyarakat kelas bawah dan sektor usaha mikro.
Wasekjen DPP PUI, Deden Tazdad Hubban, mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan. Menurutnya, efek domino dari kenaikan harga BBM ini tidak lagi sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan sudah menggerogoti dapur masyarakat dan operasional usaha kecil.
“Pemerintah tidak boleh hanya melihat angka di atas kertas. Kenaikan BBM saat ini adalah beban berat bagi rakyat yang ekonominya masih berupaya pulih,” ujar Deden dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).
Efek Domino di Pasar dan Dapur Rakyat
Menurutnya, setidaknya ada mata rantai dampak buruk yang saling berkaitan akibat kebijakan ini.
“Harga Pangan Ikut Meroket, Begitu harga BBM melonjak, biaya transportasi barang langsung melambung. Akibatnya, harga bahan pokok di pasar merangkak naik, memaksa keluarga prasejahtera memutar otak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. yang kedua UMKM Terjepit, Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi kini berada di posisi sulit. Biaya produksi membengkak, namun mereka tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat sedang lesu. Risikonya, banyak usaha lokal yang terancam gulung tikar. dan yang terakhir Konsumsi Domestik Melambat, Ketika isi dompet masyarakat terkuras habis untuk bensin dan sembako, belanja untuk sektor lain otomatis berhenti. Padahal, konsumsi rumah tangga adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.
Menariknya, PUI juga menyoroti dampak jangka panjang terhadap kas daerah. Jika aktivitas ekonomi di tingkat bawah lumpuh, otomatis setoran pajak dan retribusi akan menurun. Ujung-ujungnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan negara ikut terkena imbas negatifnya.
Melihat kondisi ekonomi riil yang kian mengkhawatirkan, DPP PUI mendesak pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret.
“Pertama pastikan jaring pengaman sosial dan subsidi energi benar-benar tepat sasaran serta transparan, langsung menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Kedua, Lakukan intervensi lewat operasi pasar dan efisiensi rantai pasok agar beban biaya distribusi tidak sepenuhnya ditanggung oleh konsumen. Ketiga, berikan relaksasi atau bantuan modal segar bagi pelaku UMKM agar mereka punya napas buatan untuk bertahan di tengah tingginya biaya operasional, dan yang terakhir pemerintah diminta transparan mengenai alasan teknis kenaikan ini dan membuka ruang diskusi bersama publik untuk mencari solusi alternatif yang berkeadilan,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Wasekjen PUI tersebut mengingatkan ancaman jangka panjang bagi pendapatan daerah apabila pemerintah membiarkan sektor UMKM terpuruk dan daya beli masyarakat lumpuh.
“Jika UMKM terpuruk dan daya beli masyarakat lumpuh, maka bukan hanya ekonomi rakyat yang terganggu, tapi stabilitas pendapatan daerah pun akan terkena imbas negatifnya dalam jangka panjang,” pungkas Dede
