Ciamis, Jabarupdate: Pemerintah Kabupaten Ciamis, mengimbau warga yang berencana melaksanakan ibadah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu.
Imbauan ini dikeluarkan akibat eskalasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang memengaruhi stabilitas keamanan di Arab Saudi sebagai negara tujuan umrah.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis, Nana Supriatna, menyatakan hal tersebut pada Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, situasi keamanan di Arab Saudi saat ini tidak menentu karena konflik regional yang semakin meluas sejak akhir Februari 2026.
“Situasi keamanan di Arab Saudi tidak menentu sehingga kami himbau warga yang akan beribadah umrah untuk sementara menunda keberangkatannya,” ujar Nana Supriatna.
Konflik ini bermula dari serangan gabungan AS dan Israel terhadap target-target di Iran pada 28 Februari 2026, yang memicu balasan rudal dan drone dari Iran ke berbagai lokasi, termasuk pangkalan militer AS di negara-negara Teluk.
Dampaknya meluas ke wilayah udara Timur Tengah, menyebabkan penutupan ruang udara sementara, pembatalan penerbangan, dan peningkatan risiko keamanan bagi warga sipil serta peziarah.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama RI juga telah mengeluarkan imbauan serupa secara nasional, menyarankan penundaan keberangkatan umrah demi prioritas keselamatan jemaah.
Di tingkat daerah seperti Ciamis, langkah ini diambil untuk mendukung upaya tersebut.
Bagi jemaah umrah asal Ciamis yang sudah berada di Arab Saudi sebelum konflik memanas, Nana Supriatna menekankan pentingnya koordinasi ketat dengan perwakilan pemerintah Indonesia di sana.
“Warga yang berangkat ibadah umrah sebelum terjadinya konflik diminta untuk selalu berkordinasi dengan Konsulat Jenderal (Konjen) atau perwakilan pemerintah Republik Indonesia yang ada di sana,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi ini krusial agar keberadaan mereka dapat dipantau dan dilindungi jika situasi memburuk lebih lanjut.
Saat ini, Kemenag Kabupaten Ciamis belum memiliki data lengkap mengenai jumlah jemaah umrah asal daerah yang sedang berada di Arab Saudi. Data tersebut hanya tersedia di tingkat pusat Kementerian Agama RI.
“Untuk saat ini data jemaah umrah itu hanya ada di pusat, sedangkan di daerah belum ada,” tutur Nana.
Ke depan, pihaknya berencana menggelar rapat koordinasi dengan Kemenag kabupaten/kota se-Indonesia untuk membahas akses data jemaah umrah.
Minimal, daerah ingin memiliki wewenang mengeluarkan surat rekomendasi bagi calon jemaah agar penanganan darurat lebih cepat dan terkoordinasi.
“Ke depannya kami bersama kantor Kementerian Haji dan Umrah dari kabupaten/kota akan melakukan rapat pembahasan soal data jemaah umrah untuk masing-masing kabupaten/kota. Minimal kami yang mengeluarkan surat rekomendasi bagi jemaah umrah itu,” ungkap Nana.
Imbauan ini sejalan dengan prioritas utama pemerintah: menjaga keselamatan warga negara Indonesia di tengah ketidakpastian regional.
Masyarakat diimbau tetap memantau informasi resmi dari Kemenag dan KBRI di Arab Saudi untuk update terkini.
Laporan: Maharaja
