Global, Jabarupdate: Berbagai negara maju kini mulai memperkuat otonomi daerah melalui pemberian wewenang eksekutif dan pendanaan lebih besar guna membangkitkan wilayah-wilayah yang tertinggal secara ekonomi.
Langkah desentralisasi ini mendesak dilakukan untuk memutus ketergantungan daerah terhadap kebijakan pusat yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan lokal.
Kegagalan Kebijakan Terpusat
Ketimpangan regional di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat semakin memburuk akibat sistem pemerintahan yang terlalu terpusat atau top-down.
Di Inggris, pemerintah pusat di London mengontrol alokasi anggaran dan instruksi pembelanjaan bagi kota-kota di daerah, yang justru memperlebar jurang kemakmuran.
Andy Preston, Wali Kota Middlesbrough, dalam wawancara yang ditayangkan The Economist menegaskan bahwa peran pemimpin daerah harus lebih dari sekadar jabatan administratif.
“Kami membutuhkan lebih banyak otonomi, lebih banyak pelimpahan wewenang, lebih banyak kekuasaan, dan yang terpenting, lebih banyak uang,” tegas Preston.
Menurutnya, pengambilan keputusan terkait layanan publik seperti transportasi tidak efektif jika diputuskan oleh pejabat di pusat yang tidak memahami kondisi lapangan.
Belajar dari Keberhasilan Jerman dan AS
Transformasi wilayah tertinggal membutuhkan investasi skala besar dan jangka panjang. Beberapa kota telah berhasil membuktikan bahwa kebijakan yang tepat dapat mengubah nasib ekonomi daerah:
– Leipzig, Jerman: Pasca runtuhnya Tembok Berlin, Jerman menginvestasikan sekitar 2 triliun dolar untuk reunifikasi. Leipzig berhasil memangkas angka pengangguran dari lebih dari 20 persen menjadi di bawah 5 persen dalam dua dekade berkat investasi berkelanjutan pada infrastruktur lokal.
– Pittsburgh, Amerika Serikat: Dahulu bergantung pada industri baja yang runtuh, Pittsburgh kini bertransformasi menjadi pusat robotika dan kecerdasan buatan (AI). Kolaborasi antara universitas dan sektor bisnis telah menurunkan tingkat pengangguran dari 8 persen menjadi di bawah 5 persen dalam 30 tahun terakhir.
– Tulsa, Oklahoma: Melalui program “Tulsa Remote”, kota ini memberikan insentif sebesar 10.000 dolar bagi pekerja jarak jauh untuk pindah ke sana. Program ini mencatat laba atas investasi (ROI) sebesar 14 kali lipat bagi ekonomi kota untuk setiap satu dolar yang dikeluarkan.
Tantangan Investasi dan Sumber Daya Manusia
Meskipun pemberian wewenang kepada daerah adalah langkah krusial, terdapat risiko yang harus diantisipasi.
Wilayah yang diberikan kekuasaan penuh namun menerapkan kebijakan yang salah berisiko mengalami kemerosotan ekonomi lebih cepat.
Selain itu, masalah “brain drain” atau pelarian modal manusia menjadi tantangan besar.
Meningkatkan keterampilan penduduk lokal berisiko membuat mereka pindah ke wilayah lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik jika daerah tersebut tidak mampu menarik perusahaan besar.
Pittsburgh mengatasi hal ini dengan menarik raksasa teknologi seperti Google, Apple, dan Uber untuk membuka kantor di sana guna menjaga ekosistem tenaga kerja terampil tetap bertahan.
Pembangunan wilayah tertinggal bukan sekadar isu moral, melainkan kebutuhan ekonomi nasional. Ketimpangan yang dibiarkan terus berlanjut tidak hanya memboroskan potensi bakat manusia, tetapi juga dapat memicu gejolak politik yang membahayakan stabilitas demokrasi di masa depan.
