Ciamis, Jabarupdate : Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PAN, Asep Rahmat, SH, MM, menampung keluhan warga terkait sekitar 30 hektare lahan pertanian di Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan Reses ke-II Tahun Sidang 2026 yang digelar di Aula Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Kamis (27/8/2026).
Warga menyampaikan bahwa sejumlah lahan produktif di wilayah tersebut tidak dapat terairi secara optimal. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu aktivitas pertanian dan produktivitas masyarakat, terutama saat musim kemarau.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asep Rahmat mengatakan persoalan kekurangan air di lahan pertanian akan dibawa ke forum pembahasan DPRD Kabupaten Ciamis untuk mencari solusi yang memungkinkan dilakukan.
Menurutnya, kondisi lahan produktif yang rawan kekeringan bukan semata persoalan yang dihadapi Desa Pamalayan. Namun, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan produksi dan ketahanan pangan masyarakat.
“Sejak hari ini, apa yang menjadi keluhan warga, khususnya terkait lahan produktif pertanian yang akan menjadi suplai pangan kepada masyarakat, akan kita bawa ke forum. Nanti akan dibawa ke DPRD untuk dibicarakan bagaimana solusi segera atas permasalahan tersebut,” kata Asep Rahmat usai kegiatan reses.
Sekitar 30 Hektare Lahan Pertanian Terkendala Air
Dalam wawancara seusai reses, Asep Rahmat menyebut luas lahan pertanian di Desa Pamalayan yang dilaporkan mengalami kendala air mencapai sekitar 30 hektare.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor alam karena terdapat kawasan yang memiliki lahan produktif, tetapi rentan mengalami kekurangan air.
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut tetap harus dicarikan solusi. Sebab, keberadaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian.
Asep Rahmat menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, termasuk jaringan dan ketersediaan air bagi lahan pertanian.
“Kita bicara swasembada pangan tidak mungkin tidak didukung infrastruktur sampai jaringan air. Tidak mungkin bicara ketahanan pangan kalau tidak ada solusi untuk ketersediaan air. Karena air adalah sumber kehidupan,” ujarnya.
Ia berharap aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan infrastruktur pengairan dapat masuk dalam pembahasan dan dicarikan langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah.
Warga Dorong Pasokan MBG dari Produk Lokal
Selain persoalan lahan pertanian, warga juga menyoroti peluang masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk ikut memasok kebutuhan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam dialog reses, muncul aspirasi agar kebutuhan dapur MBG, terutama bahan pangan seperti sayuran dan komoditas lainnya, dapat lebih banyak dipenuhi oleh masyarakat sekitar.
Asep Rahmat menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai rantai pasokan pangan untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah sekitar.
Menurutnya, bahan pangan yang tersedia dan mampu diproduksi oleh masyarakat lokal sebaiknya diprioritaskan sebagai bagian dari rantai pasokan.
“Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bisa disuplai masyarakat sekitar, jangan sampai justru semuanya mengambil dari luar daerah. Kita harus melihat bagaimana masyarakat lokal juga bisa terlibat,” katanya.
Ia juga menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat mengambil peran dalam menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan potensi bahan pangan yang tersedia di desa.
Asep Rahmat menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan positif, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak dan mendukung upaya pencegahan stunting. Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu ikut menyukseskan program tersebut.
“Tujuannya sangat baik. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik agar menghasilkan sesuatu yang baik. Anak-anak terpenuhi gizinya dan kita bisa bersama-sama mengurangi stunting. Kita wajib mendukung dan menyukseskannya, bukan hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Bullying dan Penggunaan Gadget Anak Juga Disorot
Dalam reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan perhatian terhadap persoalan pendidikan, termasuk kasus bullying dan penggunaan media sosial serta gadget oleh anak-anak.
Asep Rahmat menilai persoalan perundungan merupakan hal yang memprihatinkan dan tidak boleh dianggap sebagai masalah yang hanya menjadi tanggung jawab sekolah.
Menurutnya, pencegahan bullying membutuhkan peran bersama dari orang tua, lingkungan masyarakat, pendidik, dan pemerintah.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh terjadi di mana pun dan pada level pendidikan apa pun,” katanya.
Terkait penggunaan media sosial dan telepon genggam, Asep Rahmat mengatakan perlu adanya pengawasan dan pengaturan yang bijaksana agar anak-anak tidak mengalami ketergantungan terhadap gadget.
Ia menyebut pembatasan penggunaan perangkat digital dapat menjadi salah satu langkah yang dibahas bersama. Namun, pengaturan tersebut tetap harus dilakukan secara terukur agar anak-anak tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.
“Bagaimana anak-anak memahami media sosial secara bijak, tidak membabi buta, dan kita bisa mengendalikan penggunaannya tanpa harus ketinggalan zaman,” ujarnya.
Asep Rahmat mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan warga selama kegiatan Reses ke-II Tahun Sidang 2026 akan menjadi bahan untuk diperjuangkan dan dibawa ke pembahasan pada tingkat DPRD Kabupaten Ciamis sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Melalui kegiatan reses tersebut, ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kekeringan lahan pertanian, penguatan rantai pasokan pangan lokal, hingga perlindungan anak, dapat memperoleh perhatian dan solusi yang tepat.
