Nasional, Jabarupdate: Pemerintah terus mematangkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan fokus pada penyediaan modal kerja koperasi desa yang diperkirakan mencapai Rp3 miliar atau lebih per koperasi.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa dana untuk kebutuhan modal koperasi desa ini akan bersumber dari Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Dikutip dari CNBC, ia mengungkapkan bahwa Danantara memiliki peran strategis karena mengelola kepemilikan Bank Himbara.
“Jadi, penyaluran dana untuk modal koperasi desa pasti melibatkan Himbara secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Ferry di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Menurut Ferry, Himbara menjadi satu-satunya sumber pendanaan untuk kebutuhan modal kerja koperasi desa, sementara alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya digunakan untuk investasi infrastruktur, seperti pembangunan kantor koperasi.
“APBN dan APBD itu untuk investasi fisik, bukan untuk modal kerja. Modal kerja itu yang Rp3 miliar atau lebih,” jelasnya.
Untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah juga tengah menjajaki pemanfaatan aset milik negara dan daerah, termasuk aset pemerintah provinsi, kabupaten, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga resi gudang.
Pihaknya juga sudah rapat dengan Komisi VI DPR RI dan menyepakati bahwa aset-aset ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Koperasi Desa Merah Putih.
Program Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara profesional.
Dengan skema pendanaan dari Himbara untuk modal kerja koperasi desa dan dukungan aset negara untuk infrastruktur, pemerintah optimistis program ini dapat berjalan efektif.
Ia juga menyampaikan, Pemerintah ingin koperasi ini tidak hanya berdiri, tapi juga berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
