Nasional, Jabarupdate: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional kini tengah mendapat sorotan tajam. Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah 4 Jawa Barat-Banten mengkritik keras tata kelola operasional program tersebut yang dinilai rawan penyimpangan.
Kritik ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis temuan terkait delapan masalah utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Koordinator Wilayah 4 Jawa Barat–Banten ISMEI, M Rifqi Alauddin, menegaskan bahwa temuan KPK tersebut menjadi bukti nyata atas buruknya manajemen kebijakan di tingkat pusat.
“Negara saat ini sedang menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan anggaran. Banyak kebijakan dibuat secara tergesa-gesa, minim kajian teknis, lemah pengawasan, dan pada akhirnya berpotensi menjadi ruang baru bagi praktik korupsi berjamaah,” ujar Rifqi dalam keterangan resminya.
Soroti Kepala BGN, ISMEI Singgung Proyek Oligarki
Selain menyoroti temuan KPK, ISMEI Jabar-Banten juga menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya, Kepala BGN menyebutkan bahwa program MBG tidak dapat dihentikan karena telah melibatkan banyak pihak, termasuk unsur partai politik dan aparat penegak hukum (APH).
Pernyataan tersebut dinilai problematik dan memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurut Rifqi, kebijakan publik seharusnya murni berjalan demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu.
“Pernyataan tersebut sangat kami sayangkan karena memperlihatkan bahwa keberlangsungan program lebih didasarkan pada kepentingan elite dan jaringan kekuasaan, bukan pada evaluasi objektif,” kata Rifqi.
Ia menambahkan, jika sebuah program tidak bisa dievaluasi atau dihentikan hanya karena keterlibatan elite politik dan aparat, maka hal itu menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan transparansi.
“Ketika sebuah kebijakan dipertahankan karena faktor politik dan bukan efektivitas manfaatnya, maka yang sedang dibangun bukan kesejahteraan masyarakat, melainkan proyek oligarki yang dibiayai oleh uang negara,” tegasnya.
Daya Beli Melemah di Tengah Klaim Pertumbuhan Ekonomi
Secara makro, pemerintah masih mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5 persen. Namun, ISMEI menilai angka tersebut kontras dengan realitas di lapangan, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten.
Rifqi memaparkan bahwa saat ini daya beli masyarakat justru semakin melemah, angka pengangguran tetap tinggi, harga kebutuhan pokok terus melonjak, dan ketimpangan sosial kian terasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini belum sepenuhnya berkualitas.
“Krisis ekonomi yang kita hadapi hari ini bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi krisis kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika rakyat diminta bersabar menghadapi kesulitan ekonomi, justru elite sibuk mempertahankan proyek politik,” lanjutnya.
Selain program MBG, ISMEI juga mengkritik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Alokasi besar Dana Desa untuk KDMP dinilai berisiko menjadi proyek sentralistik yang dipaksakan dari pusat, sehingga berpotensi menghambat prioritas pembangunan kebutuhan riil masyarakat lokal.
Tuntutan ISMEI Jabar-Banten Terhadap Pemerintah.
Melihat masifnya kritik masyarakat di ruang publik terkait efektivitas anggaran, ISMEI Jawa Barat–Banten mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya:
– Melakukan evaluasi total terhadap program-program strategis nasional yang tidak efektif dan membebani fiskal negara.
– Memperkuat sistem pengawasan anggaran yang transparan dan berbasis partisipasi publik.
– Menindak tegas segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kewenangan tanpa pandang bulu.
– Menghentikan praktik proyek sentralistik yang tidak berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat daerah.
– Memprioritaskan pembangunan ekonomi produktif yang berorientasi pada pendidikan, lapangan kerja, dan penguatan UMKM.
Sebagai organisasi mahasiswa ekonomi, ISMEI menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra kritis dalam mengawal kebijakan ekonomi nasional agar selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
