Nasional, Jabarupdate: Kerugian negara senilai ratusan miliar rupiah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman pada ketahanan infrastruktur masa depan Indonesia.
Setiap pekan, Febrizal memacu kendaraannya melintasi Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) yang membentang di atas jalur Jakarta-Cikampek.
Bagi pekerja yang rutin bolak-balik Bandung-Jakarta ini, jalan layang tersebut awalnya adalah solusi efisiensi waktu yang sangat ia syukuri.
Namun, sejak berita mengenai skandal korupsi proyek senilai Rp16,23 triliun itu mencuat ke permukaan, tiap kilometer yang dilaluinya kini menyisakan rasa waswas.
“Sangat kecewa (disappointed but not surprised),” ungkapnya dalam dokumenter DW Indonesia, seraya menambahkan bahwa ia kini lebih berhati-hati saat melintas bersama keluarga karena menyadari adanya potensi penurunan kualitas pada jalur yang dilewatinya setiap hari.
Penyimpangan Teknis dan “Penyusutan” Usia Infrastruktur
Berdasarkan fakta persidangan yang disorot oleh DW Indonesia, praktik rasuah dalam proyek Tol MBZ tidak hanya merugikan keuangan negara sebesar Rp510 miliar, tetapi juga melakukan “sabotase” terhadap integritas struktur bangunan.
Berbagai penyimpangan konstruksi ditemukan, mulai dari ketidaksesuaian dimensi struktur, kekurangan volume pekerjaan, hingga penggunaan mutu beton yang berada di bawah spesifikasi perencanaan awal.
Dampak paling fatal dari penurunan spesifikasi atau downgrade ini adalah terpangkasnya masa pakai jalan secara drastis.
Jika rata-rata infrastruktur jalan dirancang untuk bertahan hingga 100 tahun, pakar yang diwawancarai menyebutkan bahwa usia layanan Tol MBZ diperkirakan menyusut menjadi hanya sekitar 50 tahun saja.
Ironi di Balik Keamanan Konstruksi Baja
Dalam pusaran kasus ini, sempat muncul perdebatan mengenai penggunaan rangka baja yang menggantikan material beton.
Menurut penelusuran DW Indonesia, Menteri PUPR kala itu, Basuki Hadimuljono, sempat menanggapi bahwa penggunaan baja pada dasarnya bukanlah kesalahan teknis selama memenuhi standar keamanan yang telah teruji.
Namun, para pakar menekankan poin krusial: setiap pekerjaan konstruksi wajib patuh sepenuhnya pada dokumen perencanaan yang telah disepakati di awal.
Ketidakkonsistenan antara perencanaan dan hasil akhir inilah yang menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi oleh sejumlah pejabat proyek, kontraktor, hingga konsultan pengawas yang kini telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Fenomena Gunung Es Korupsi Infrastruktur di Indonesia
Kasus Tol MBZ hanyalah puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih sistemik. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2024, terdapat sedikitnya 98 kasus korupsi sektor infrastruktur jalan dengan total kerugian negara mencapai angka fantastis, yakni Rp19,3 triliun.
ICW mengungkapkan alasan mengapa kasus-kasus ini sering luput dari radar pengawasan publik:
* Kompleksitas Teknis: Proyek infrastruktur membutuhkan pengetahuan teknis mendalam sehingga masyarakat sulit melakukan pengecekan standar secara mandiri.
* Dampak yang Tertunda: Kerusakan akibat korupsi sering kali baru terasa bertahun-tahun kemudian melalui biaya perawatan yang membengkak atau jalan yang cepat rusak sebelum waktunya.
* Pengorbanan Kualitas: Saat anggaran tersedot untuk praktik korupsi, kontraktor cenderung memangkas kualitas pekerjaan demi menutup biaya pelaksanaan dan menjaga keuntungan.
Mendorong Transparansi dan Audit Sosial
Menghadapi tantangan ini, DW Indonesia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga pengawas yang kritis.
ICW mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan membuka ruang bagi “audit sosial,” di mana publik memiliki akses untuk memantau aliran dana pajak mereka.
Meski pihak Kementerian PU dan Jasa Marga belum memberikan respons resmi terkait tuntutan pengawasan ini, kesadaran publik seperti yang ditunjukkan Febrizal menjadi sinyal kuat bahwa transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin keamanan nyawa warga di atas aspal infrastruktur negara.
