BANDUNG, Jabarupdate : Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Jawa Barat menyoroti tajam sikap PT Migas Utama Jabar (PT MUJ). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dinilai bungkam dan tidak memberikan penjelasan terbuka mengenai tata kelola perusahaan yang kini tengah dipertanyakan publik.
Aksi kontrol sosial ini mencuat setelah munculnya sejumlah catatan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan operasional PT MUJ sejak tahun 2024 hingga semester I tahun 2025.
Lima Poin Krusial yang Dipertanyakan publik
Koordinator Aliansi, Fajar Azhari, mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan beberapa poin tuntutan yang membutuhkan klarifikasi segera dari manajemen PT MUJ.
“Kami telah menyampaikan beberapa poin tuntutan yang membutuhkan klarifikasi segera dari manajemen PT MUJ. Poin-poin tersebut meliputi transparansi mengenai arus pemasukan pada tata kelola pendapatan, kejelasan sistem pengupahan dan fasilitas internal pada kebijakan remunerasi, serta efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran operasional. Selain itu, kami juga menuntut kejelasan pengelolaan dana CSR/TJSL agar tepat sasaran, serta optimalisasi setoran perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat,” ujarnya Jumat (10/07/2026).
Namun, hingga saat ini, pihak manajemen PT MUJ belum memberikan penjelasan rinci terkait substansi tuntutan tersebut.
“BUMD Bukan Ruang Tertutup”
Sikap diam dari manajemen perusahaan pelat merah ini langsung memicu kritik keras dari elemen mahasiswa. Mereka menilai ketertutupan ini bisa memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Diamnya perusahaan terhadap pertanyaan publik justru menimbulkan tanda tanya besar. Sebagai BUMD yang mengelola aset daerah, PT MUJ memiliki tanggung jawab moral untuk menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi,” ungkapnya.
Fajar menambahkan, gerakan ini bukanlah bentuk penghakiman sepihak, melainkan wujud kepedulian masyarakat.
“Tujuannya agar BUMD Jawa Barat dapat berjalan secara profesional, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” tambahnya.
Desak Pemegang Saham Turun Tangan
Melihat situasi ini, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Jawa Barat mendesak para pemegang saham untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka meminta agar setiap rekomendasi perbaikan tata kelola dari BPK ditindaklanjuti secara serius.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset daerah mereka dikelola secara transparan. Ke depan, aliansi berharap manajemen PT MUJ segera membuka ruang komunikasi publik yang sehat.
“BUMD bukan ruang tertutup. Setiap rupiah yang bersumber dari aset daerah harus dikelola dengan prinsip profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
