Global, Jabarupdate: Sengketa wilayah Ambalat kembali memanas setelah parlemen oposisi Malaysia, Perikatan Nasional (PN), mendesak pemerintah Malaysia untuk mempertegas klaim atas wilayah kaya minyak dan gas di Laut Sulawesi.
Isu ini memicu reaksi panas di media sosial, dengan warganet Indonesia dan Malaysia saling berdebat.
Di tengah ketegangan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendekatan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa, sejalan dengan komitmen Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Latar Belakang Sengketa Ambalat
Blok Ambalat, seluas 15.235 kilometer persegi di Laut Sulawesi (Selat Makassar), merupakan wilayah strategis yang diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas melimpah.
Konflik bermula dari peta Malaysia tahun 1979 yang mengklaim Ambalat sebagai bagian dari batas maritim mereka (Blok ND6 dan ND7).
Indonesia menolak klaim ini, merujuk pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental 1969, Persetujuan Tapal Batas Laut 1970, dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).
Menurut UNCLOS, Indonesia memiliki hak kedaulatan atas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut, dengan Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat.
Malaysia, di sisi lain, mengaitkan klaim mereka dengan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) 2002 yang memberikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia.
Namun, putusan tersebut tidak menyebutkan batas maritim Ambalat, membuat klaim Malaysia dianggap lemah oleh Indonesia.
Sejarah Ketegangan di Ambalat
Sengketa Ambalat telah memicu sejumlah insiden di masa lalu. Pada 2005, kapal perang Malaysia KD Rencong dan KRI Tedong Naga dari Indonesia terlibat tabrakan kecil, meningkatkan ketegangan bilateral.
Pada 2009, Indonesia melaporkan 19 pelanggaran perbatasan oleh kapal Malaysia, memicu protes diplomatik dan perang narasi di media sosial.
Ketegangan berhasil diredam melalui saluran diplomatik, termasuk pembentukan ISWAMI untuk memantau situasi dan mengurangi narasi konfrontatif.
Provokasi Oposisi Malaysia dan Reaksi Warganet
Pada 2025, isu Ambalat kembali memanas setelah wakil ketua Perikatan Nasional, Hamzah Zainudin, mendesak pemerintah Malaysia membahas pengelolaan bersama Ambalat di parlemen terlebih dahulu.
Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan maritim Malaysia. Pernyataan ini memicu reaksi keras di jagat maya, dengan warganet Indonesia dan Malaysia saling serang di media sosial, memperuncing narasi konflik.
Diplomasi Prabowo dan Anwar Ibrahim
Di tengah situasi ini, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
Dalam Konsultasi Tahunan ke-13 di Istana Merdeka, Jakarta, pada 29 Juli 2025, kedua pemimpin membahas isu Ambalat, kerja sama bilateral, dan dinamika kawasan, termasuk konflik Thailand-Kamboja.
Anwar menegaskan bahwa Malaysia tidak akan melanggar wilayah Indonesia dan mengutamakan penyelesaian melalui hukum internasional, termasuk UNCLOS.
“Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau, kita harus mencari resolusi damai,” ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta, menanggapi pertanyaan tentang stabilitas perbatasan.
Ia optimistis hubungan Indonesia-Malaysia tetap harmonis, dengan “tingkat saling percaya” yang kuat.
Prabowo, dalam sambutannya, mengapresiasi peran Anwar dalam memediasi konflik Thailand-Kamboja dan menegaskan bahwa Indonesia mendukung pendekatan kolaboratif.
Dalam pertemuan bilateral pada 27 Juni 2025, kedua negara sepakat memulai eksplorasi sumber daya laut Ambalat melalui skema joint development, sebuah langkah menuju kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
Reaksi dan Harapan ke Depan
Kunjungan Anwar, didampingi Perdana Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor, juga membahas isu perbatasan darat Kalimantan Utara-Sabah dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roliansyah Soemirat, menjelaskan bahwa konsultasi ini merupakan agenda rutin yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.
Meski mendapat reaksi beragam di Malaysia, khususnya dari oposisi yang menuntut transparansi, langkah diplomatik Prabowo dan Anwar menunjukkan semangat baru untuk hubungan bilateral.
Dengan fokus pada kerja sama ekonomi dan penghormatan terhadap hukum internasional, kedua negara berupaya mencegah eskalasi seperti konflik Thailand-Kamboja pada 24 Juli 2025.
Tidak akan Konflik Militer
Sengketa Ambalat, meski kembali memanas akibat provokasi oposisi Malaysia, tampaknya tidak akan menuju konflik militer.
Pendekatan diplomasi Prabowo dan Anwar, didukung skema joint development, menjadi harapan untuk mengelola wilayah kaya sumber daya ini secara damai.
Di tengah panasnya media sosial, kedua pemimpin menunjukkan bahwa dialog dan kerja sama tetap menjadi kunci menjaga stabilitas kawasan.
