Ciamis, Jabarupdate: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Barat (Jabar) menyoroti empat isu strategis yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah.
Dalam pernyataan resminya, Minggu (22/6/2025), BEM Nusantara Jabar menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah provinsi terhadap sektor kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
Ketua BEM STIKes Muhammadiyah Ciamis sekaligus Bendahara Daerah BEM Nusantara Jawa Barat, Muhamad Renaldi, mengapresiasi kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan industri di Jawa Barat.
Namun, ia menegaskan bahwa di balik capaian tersebut, masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Pemerintah perlu mengevaluasi pembangunan secara menyeluruh, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama di pelosok,” ujar Renaldi.
1. Ketimpangan Akses Kesehatan di Daerah Terpencil
Dalam sektor kesehatan, BEM Nusantara Jabar menyoroti ketimpangan akses layanan kesehatan di daerah terpencil.
Banyak masyarakat pelosok harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan medis.
Renaldi mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjamin hak warga atas pelayanan kesehatan merata.
“Pemerintah provinsi harus memenuhi standar minimal keberadaan Puskesmas di setiap kecamatan sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014,” tegas Renaldi.
Ia menambahkan bahwa akses kesehatan yang merata adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.
2. Ancaman Lingkungan Akibat Maraknya Pertambangan
Isu lingkungan menjadi sorotan tajam BEM Nusantara Jabar. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat tahun 2022, terdapat lebih dari 300 izin usaha pertambangan aktif, banyak di antaranya berada di kawasan resapan air dan daerah rawan bencana.
Hal ini mengancam ketersediaan air bersih dan keberlanjutan lingkungan.
Renaldi mendesak pemerintah menerapkan moratorium izin tambang baru dan meninjau ulang izin lama, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ia juga mengusulkan pengalihan fokus ekonomi ke sektor pertanian dan industri pangan lokal untuk mendukung kedaulatan pangan dan lapangan kerja ramah lingkungan.
3. Tantangan Pendidikan: Dana BOS hingga Penahanan Ijazah
Di sektor pendidikan, BEM Nusantara Jabar mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya setelah absennya Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XII dalam Expo Pendidikan 2025 di Ciamis.
Renaldi menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), praktik penahanan ijazah, dan rendahnya minat siswa melanjutkan pendidikan tinggi.
“Tanpa pendampingan, audit menyeluruh, dan sanksi tegas, cita-cita mencetak generasi emas hanya akan jadi slogan,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya diskusi intensif antara pemerintah kabupaten/kota dan KCD Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini.
4. Tingkat Pengangguran Jabar Masih Tinggi
Sektor ketenagakerjaan juga menjadi perhatian BEM Nusantara Jabar. Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada 2023 masih di atas 8 persen, mencerminkan minimnya lapangan kerja berkualitas.
Renaldi menyarankan pengembangan sektor pertanian terpadu, perikanan, dan industri kreatif berbasis lokal untuk menyerap tenaga kerja muda.
“Pembangunan sejati diukur dari manfaat yang dirasakan rakyat, bukan hanya angka ekonomi,” tegasnya.
Dukungan untuk Gubernur Jawa Barat
Meski menyampaikan kritik, Renaldi menegaskan bahwa BEM Nusantara Jabar mendukung terobosan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dalam membenahi pembangunan.
“Kami berharap kepemimpinan beliau menghadirkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil,” pungkasnya.
