Ciamis, Jabarupdate : Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Ciamis untuk melakukan audiensi, Selasa (13/10/2026).
Kedatangan mereka menegaskan dukungan penuh terhadap program pemerintah tersebut.
Audiensi yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah DPRD Ciamis ini dihadiri oleh KPPG Bandung yang mewakili 11 kabupaten/kota, Korwil SPPG Ciamis, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Satgas Percepatan MBG.
Bentuk Dukungan, Bukan Menentang
Koordinator Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan Program MBG, Andi Ali Fikri, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke DPRD Kabupaten Ciamis bukan untuk menentang program Makan Bergizi Gratis, melainkan sebagai bentuk dukungan dan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami datang ke DPRD karena kami merupakan bagian dari masyarakat dan rakyat Indonesia. Salah satu jalur komunikasi resmi untuk menyampaikan aspirasi daerah adalah melalui lembaga legislatif,” ujar Andi Ali Fikri.
Ia menambahkan, pihaknya berharap DPRD dapat memfasilitasi dan memberikan dukungan sekaligus mencari jalan keluar atas berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Menurutnya, beberapa poin solusi telah disampaikan dan diharapkan dapat diselaraskan dengan langkah DPRD.
Perjuangkan Nasib Pelaksana dan Guru Terlibat
Andi Ali Fikri menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi saat ini mungkin terlihat tidak terlalu besar, tetapi bisa menjadi krusial apabila tidak segera diselesaikan.
Beberapa hal penting yang diperjuangkan dalam audiensi tersebut antara lain:
1. Nasib Pelaksana Terdampak: Memperjuangkan rekan-rekan pelaksana program yang terkena suspend, serta mereka yang telah mengeluarkan investasi namun belum bisa menjalankan operasional.
2. Perhatian untuk Guru (PIC): Menyoroti beban para guru yang terlibat sebagai penanggung jawab atau Person in Charge (PIC), mengingat mereka juga memiliki tugas dan kewajiban utama sebagai tenaga pendidik.
“Urgensi audiensi ini adalah untuk memastikan program MBG dapat berjalan dan terserap dengan baik, sekaligus mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi para pelaksana program di daerah,” tambah Andi.
Didorong ke Komisi IX DPR RI dan BGN
Menanggapi penyampaian tersebut, DPRD Ciamis memberikan masukan agar Solidaritas Masyarakat mengajukan permohonan audiensi atau silaturahmi lanjutan ke tingkat pusat, khususnya kepada Komisi IX DPR RI.
Langkah ini dinilai sangat penting karena persoalan yang dihadapi di lapangan tidak cukup diselesaikan hanya di tingkat kabupaten. Diperlukan koordinasi serta penyesuaian kebijakan di tingkat pusat, termasuk bersama Badan Gizi Nasional (BGN), agar solusi yang dihasilkan bisa lebih komprehensif, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.
