Ciamis, Jabarupdate: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis menegaskan komitmennya untuk mendukung terciptanya birokrasi berintegritas di Kabupaten Ciamis.
Melalui audiensi resmi dengan Inspektorat Kabupaten Ciamis pada Senin, 28 Juli 2025, HMI melalui Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan tiga tuntutan utama untuk memastikan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Tuntutan HMI untuk Birokrasi Berintegritas
HMI Ciamis mendorong Inspektorat untuk segera menuntaskan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), khususnya pada Bidang Pemerintahan Desa.
Selain itu, HMI meminta Inspektorat secara rutin mempublikasikan laporan perkembangan penanganan kasus melalui kanal resmi pemerintah.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga transparansi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi berintegritas.
Tuntutan ketiga yang disampaikan adalah pelaksanaan audit menyeluruh terhadap proses seleksi perangkat desa.
Audit ini diharapkan dapat mencegah praktik jual beli jabatan yang merusak prinsip keadilan dan meritokrasi.
“Audit menyeluruh terhadap seleksi perangkat desa adalah kunci untuk memastikan birokrasi berintegritas di tingkat desa,” tegas Muhammad Fauzan Adhim, Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Ciamis.
Kolaborasi dengan Inspektorat
Dalam audiensi tersebut, Fauzan mempertanyakan efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap pemerintah daerah dan desa.
Pihak Inspektur Kabupaten Ciamis melakukan pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus berdasarkan laporan yang valid.
Inspektur Pembantu Wilayah II, yang mengawasi DPMD, memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigasi jika terdapat bukti kuat.
HMI menyatakan kesiapannya untuk menghimpun data dan laporan dari masyarakat guna mendukung proses investigasi.
Fauzan menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan birokrasi berintegritas terwujud di Ciamis.
Komitmen HMI: Kawal Hingga Tuntas
HMI Ciamis menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga tuntas, memastikan tidak ada praktik pungli yang dibiarkan.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Birokrasi berintegritas hanya bisa tercapai jika semua pihak berani menindak tegas pelanggaran,” ungkap Fauzan.
HMI juga mengapresiasi keterbukaan Inspektorat terhadap masukan masyarakat, namun menekankan pentingnya tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Menuju Pemerintahan yang Bersih
Dengan kolaborasi antara HMI, Inspektorat, dan masyarakat, Kabupaten Ciamis memiliki peluang besar untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan berlandaskan keadilan.
“Pemerintahan yang bersih bukan mimpi, tetapi hasil dari keberanian dan transparansi,” tutup Fauzan.
