CIAMIS, Jabarupdate: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis terus bergerak aktif dalam mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggelar rapat koordinasi dan rekonsiliasi retribusi daerah bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ciamis di Aula Bapenda Ciamis, Jumat (03/07/2026).
Kegiatan rekonsiliasi ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi data penerimaan, mengevaluasi kendala di lapangan, serta menyatukan persepsi antar-instansi pemungut retribusi. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat tercatat dengan transparan, akurat, dan akuntabel.
Sinergi Lintas Sektor untuk Transparansi Data
Pertemuan yang berlangsung produktif ini dihadiri oleh jajaran pejabat dan staf teknis dari ketiga instansi. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi realisasi target retribusi pelayanan kesehatan serta retribusi di bidang perhubungan, seperti parkir dan pengujian kendaraan bermotor.
Plt Kepala Bapenda Ciamis, Fikriansyah, menegaskan bahwa kolaborasi aktif dengan dinas-dinas penghasil merupakan kunci utama dalam meminimalkan potensi kebocoran anggaran serta mempercepat proses pelaporan keuangan daerah.
“Rekonsiliasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menyamakan persepsi dan data. Kami di Bapenda Ciamis ingin memastikan setiap rupiah retribusi yang dipungut oleh Dinkes maupun Dishub tercatat dengan presisi demi mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Ciamis,” ujar Fikriansyah.
Akselerasi Digitalisasi Retribusi Daerah
Selain sinkronisasi data konvensional, agenda pertemuan juga menyoroti implementasi perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah (P2DD). Penerapan sistem pembayaran non-tunai pada sektor retribusi kesehatan dan perhubungan diharapkan dapat terus ditingkatkan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Dengan adanya evaluasi berkala seperti ini, Bapenda Ciamis optimistis target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal sebelum akhir tahun anggaran, sekaligus mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin bersih.
