BANDUNG, Jabarupdate: Krisis beras yang melanda Jepang, menjadi pembelajaran sekaligus peringatan serius bagi pemerintah Indonesia.
Meski dikenal sebagai negara dengan teknologi pertanian canggih dan kebijakan pangan terstruktur, Jepang tak luput dari guncangan krisis.
Hal ini mendapat sorotan dari salah satu Akademisi, Ilham Nur Suryana yang menjelaskan, produksi beras mereka anjlok dari 7,25 juta ton pada 2022 menjadi 6,73 juta ton di 2023, padahal kebutuhan domestik tetap tinggi di angka 7,36 juta ton.
“Kondisi ini dipicu oleh musim panas ekstrem pada 2023, yang mencatat suhu tertinggi sejak 1898. Akibatnya, banyak daerah pertanian, khususnya di Kyushu dan Shikoku, mengalami gagal panen,” ungkapnya, Senin (21/04/2025).
Ilham juga menyampaikan, krisis ini diperparah oleh mandeknya regenerasi petani. Lebih dari 70% petani Jepang kini berusia di atas 60 tahun, dengan minimnya minat generasi muda untuk bertani.
“Alih fungsi lahan dan ketergantungan pada varietas beras premium juga memperparah krisis. Harga beras melonjak, panic buying melanda, dan Jepang akhirnya harus membuka keran impor dari Vietnam dan Thailand, sesuatu yang jarang terjadi mengingat proteksionisme sektor pertanian mereka,” ujarnya.
Ilham juga menjelaskan, Indonesia sendiri tengah menikmati momen surplus beras. Hingga April 2025, produksi mencapai 13,9 juta ton dengan penyerapan 1,5 juta ton oleh pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Zulkifli Hasan bahkan optimistis Indonesia tidak akan impor beras hingga 2026. Namun, euforia ini harus dibarengi kewaspadaan.
Peringatan dari Jepang menunjukkan, swasembada bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan.
“Indonesia perlu menjamin harga beli petani, revitalisasi lahan, menarik minat petani muda, serta beradaptasi dengan iklim ekstrem,” ungkapnya.
“Krisis bisa datang tanpa aba-aba. Jangan sampai serabi kita menyusul mochi tersingkir karena krisis yang tak diantisipasi,” pungkasnya.
