PMII Ciamis kritik MBG dan Kopdes Merah Putih yang berisiko gagal sejahterakan petani kecil. FGD Hari Tani 2025 ungkap lemahnya mekanisme dan usul regulasi berpihak pada petani.
Ciamis, Jabarupdate: Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Petani di Persimpangan: Antara Program Prioritas Pemerintah dan Realitas Kesejahteraan” pada Jumat (26/9/2025).
Acara yang diadakan di Ciamis ini menghadirkan perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, praktisi pertanian, akademisi, serta mahasiswa untuk membahas nasib petani di tengah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Saat diskusi berlangsung, PMII menyoroti kurangnya kejelasan mekanisme implementasi MBG dan Kopdes Merah Putih yang dinilai berpotensi marginalkan petani kecil.
Mereka menegaskan, tanpa kebijakan yang konkrit dan berpihak, kedua program ini justru bisa memperdalam ketimpangan ekonomi di sektor pertanian.
Keresahan Petani dan Lemahnya Mekanisme
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, yang mewakili Kepala Dinas, mengungkapkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Namun, ia mengakui tantangan seperti mahalnya biaya produksi, terbatasnya akses pupuk, dan rendahnya daya tawar petani di pasar masih menjadi masalah utama.
Dia menyampaikan bahwa program MBG bisa menjadi peluang besar jika produk lokal petani diutamakan. Nemun, ia juga menyadari, tanpa mekanisme yang jelas, petani kecil hanya akan jadi penonton.
Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Ciamis menyoroti tantangan dalam penguatan Kopdes Merah Putih.
Bagi dia, koperasi harus menjadi wadah ekonomi yang nyata bagi petani, bukan hanya formalitas administratif.
“Transparansi manajemen dan akses modal yang mudah adalah kunci keberhasilannya,” katanya.
Sikap Kritis PMII Ciamis
Ketua PC PMII Ciamis, Muhamad Rifa’i, menegaskan bahwa MBG dan Kopdes Merah Putih berisiko gagal menyejahterakan petani jika tidak didukung mekanisme yang jelas.
“Petani harus jadi subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Tanpa jaminan pembelian hasil tani lokal atau koperasi yang benar-benar berfungsi, program ini hanya akan menguntungkan pemasok besar atau koperasi semu,” ujarnya.
PMII Ciamis juga mengkritik potensi dominasi pasar oleh pelaku ekonomi besar dalam implementasi MBG.
Menurut mereka, tanpa regulasi yang kuat, petani kecil di Ciamis berisiko tersingkir dari rantai pasok program tersebut.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Berdasarkan diskusi, PMII Ciamis menyampaikan kritik program MBG dan Kopdes Merah Putih, mereka mengusulkan sejumlah langkah konkrit kepada pemerintah daerah dan DPRD Ciamis:
1. Menyusun regulasi daerah untuk menjadikan petani kecil sebagai pemasok utama MBG.
2. Memperkuat kelembagaan Kopdes Merah Putih agar berfungsi sebagai alat ekonomi rakyat, bukan sekadar formalitas.
3. Menetapkan skema harga dasar hasil pertanian untuk melindungi petani dari fluktuasi pasar.
4. Memastikan transparansi anggaran dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan MBG dan Kopdes Merah Putih.
5. Menempatkan petani sebagai pilar utama pembangunan dengan kebijakan yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan.
Momentum Hari Tani 2025
Rifa’i mengatakan, FGD ini menjadi pengingat bahwa, meski Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 telah berusia lebih dari enam dekade, petani masih menghadapi tantangan struktural.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada petani, memastikan mereka tidak hanya menjadi simbol, tetapi aktor utama pembangunan.
“Petani adalah tulang punggung bangsa. Hari Tani Nasional 2025 harus jadi momentum untuk mewujudkan kesejahteraan nyata, bukan hanya seremoni,” tutup Rifa’i.
