Jakarta, Jabarupdate: Setahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, kepemimpinan Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih menuai sorotan.
Dengan visi “Asta Cita” yang mengusung kemandirian ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas nasional, Prabowo berhasil mencatatkan sejumlah capaian penting.
Namun, tantangan ekonomi, inefisiensi birokrasi, dan dinamika global menjadi ujian nyata bagi pemerintahannya.
Capaian Utama Kepemimpinan Prabowo
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diluncurkan Januari 2025, menjadi salah satu keberhasilan utama.
Program ini menjangkau jutaan anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, berkontribusi menekan angka stunting dan malnutrisi.
“MBG mencerminkan komitmen kuat Prabowo pada rakyat kecil,” ujar Farkhan Evendi, Ketua Bintang Muda Indonesia (BMI), dalam siaran persnya, Minggu (19/10/2025).
Survei Kompas Litbang (Januari 2025) mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,9%, melampaui angka kepuasan di tahun pertama kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di sektor ekonomi, kebijakan seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada November 2024, pengampunan utang UMKM, dan pendirian bank bullion emas dinilai sebagai langkah strategis.
Proyek pemindahan ibu kota ke Nusantara (target 2028) dan Proyek Strategis Nasional Merauke untuk ketahanan pangan turut memperkuat fondasi stabilitas nasional.
Selain itu, program beasiswa pemuda Papua berhasil meredam ketegangan sosial di wilayah terpencil.
Di kancah internasional, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS (2025) dan diplomasi “1.000 teman, 1 musuh terlalu banyak” menunjukkan dinamika baru.
Pengutusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai duta khusus ke Tiongkok pada September 2025 untuk membahas investasi Belt and Road Initiative dan isu Laut China Selatan menjadi langkah sukses.
“Keputusan ini memperkuat citra Indonesia sebagai mitra strategis global,” kata Farkhan.
Tantangan yang Mengemuka
Meski menuai pujian, kepemimpinan Prabowo tak luput dari kritik. Kabinet Merah Putih yang beranggotakan puluhan menteri dan wakil menteri dianggap terlalu gemuk, bertentangan dengan narasi efisiensi yang sering digaungkan.
“Prabowo perlu independensi lebih besar dari pengaruh Jokowi,” ungkap Farkhan, merujuk pada dominasi figur-figur lama di kabinet.
Tantangan ekonomi juga menjadi sorotan. Pertumbuhan melambat akibat pemangkasan anggaran proyek tanpa sumber pertumbuhan baru.
Kenaikan PPN untuk barang mewah dan wacana melibatkan ekspatriat di BUMN memicu polemik. Kelangkaan LPG 3 kg dan meningkatnya angka pengangguran turut memperburuk daya beli masyarakat.
“MBG populer, tetapi kualitas makanan dan keterlibatan militer yang berlebihan perlu diperbaiki,” tambah Farkhan.
Secara global, wacana keluar dari Perjanjian Paris memicu kekhawatiran terhadap reputasi lingkungan Indonesia, yang telah dibangun sejak era SBY melalui komitmen REDD+ dan energi hijau.
Langkah ke Depan
BMI mendesak reformasi kabinet untuk efisiensi, stimulus ekonomi yang inklusif, serta komitmen kuat pada HAM dan lingkungan.
“Prabowo harus memimpin dengan inovasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Farkhan.
Diversifikasi ekspor dan penguatan rantai pasok domestik juga dianggap krusial untuk menghadapi dinamika global, dengan melibatkan pemuda sebagai mitra strategis.
Dengan dukungan politik kuat dan capaian awal yang solid, tahun kedua kepemimpinan Prabowo diharapkan menjadi titik balik menuju pemerintahan yang lebih tangguh dan inklusif.
“Kami optimistis, asal Prabowo terus berinovasi dan mendengar aspirasi rakyat,” tutup Farkhan.
