Ciamis, jabarupdate: Wakil Ketua DPRD Ciamis, Sopwan Ismail, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Jawa Barat, menguraikan dinamika politik Pilkada Ciamis 2024 yang bakal dipenuhi oleh pertarungan antara koalisi partai politik Vs koalisi birokrat.
Dia mengungkapkan, berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Ciamis jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Ciamis 2024 telah mengubah lanskap persaingan calon Bupati/Wakil Bupati Ciamis, mendatang.
Kondisi ini, kata dia, secara kasat mata, akan membuat persaingan calon menjadi berimbang, karena secara dejure tidak diikuti oleh petahana
Kemudian, dinamika politik semakin kompleks dengan munculnya pernyataan kontroversial dari mantan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Beberapa hari belakangan, kata Sopwan, Herdiat menyatakan dirinya merasa gagal karena masih banyaknya orang miskin di Kabupaten Ciamis. Pernyataan ini, ungkapnya, menimbulkan tanda tanya tentang arah politik Herdiat ke depannya.
“Demikian pernyataan merasa gagal tersebut, secara semiotika, dapat saja adalah pernyataan bahwa masih banyak orang miskin dimaksud adalah pengentasannya akan dituntaskan di periode selanjutnya. Jadi semacam mendorong publik untuk menyatakan: lanjutkan. Untuk menuntaskan agenda-agenda yang belum tuntas,” kata Sopwan.
Dalam menanggapi ucapan Herdiat ini, lanjut Sopwan, publik dan partai politik (Parpol) mestinya memahami makna sesungguhnya dari pernyataan tersebut.
Sopwan menegaskan, mereka perlu paham apakah Herdiat sedang memberi sinyal tidak mencalonkan diri atau mungkin sebagai motivasi untuk maju lagi di Pilkada Ciamis 2024 untuk periode kedua.
“Publik dan partai politk harus merespon pernyataan tersebut dalam makna sesungguhnya tidak akan mencalonkan diri atau makna akan mencalonkan, sehingga parpol benar-benar mempersiapkan berbagai opsi,” katanya.
Jika Herdiat memutuskan untuk tidak maju lagi dalam kontestasi pemilihan, Sopwan mengindikasikan bahwa kompetisi di Pilkada Ciamis 2024 akan menjadi lebih berimbang lantaran dalam survei saat ini belum ada kandidat yang menonjol.
Peran Kekuatan Birokrasi dalam Pilkada
Sopwan Ismail pun menyoroti peran dan kekuatan birokrasi dalam Pilkada, terutama bagi kandidat yang memiliki latar belakang sebagai birokrat.
Menurut Sopwan, dalam sejarah pilkada langsung, kandidat yang memiliki latar belakang birokrat selalu melibatkan kekuatan birokrasi, baik secara terstruktur maupun secara perorangan.
Meskipun, terkadang terlihat ekstrem atau bahkan menggelikan, namun Sopwan menyampaikan bahwa hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.
“Dalam sejarah pilkada langsung, kandidat apalagi yang berlatar belakang birokrat, diakui atau tidak, selalu melibatkan kekuatan birokrasi. Apakah secara terstruktur ataupun secara per orangan. Suatu hal yang lumrah walaupun kadang menggelikan, karena terlampau polos,” papar dia.
Dengan kondisi demikian, lebih lanjut Sopwan mengatakan bahwa Pilkada seringkali digambarkan sebagai pertarungan antara Koalisi Partai vs Koalisi Birokrat.
“Begitulah kadang kelihatan ekstrem. Pilkada seperti Koalisi Parpol vs Koalisi Birokrat, sebagian suka menyebutnya dengan partai Korpri,” pungkas dia.
