Ciamis, Jabarupdate: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ciamis menegaskan bahwa gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terjamin sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan status kepegawaian yang jelas.
Ribuan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di Ciamis kini menanti kepastian nasib melalui pengajuan 3.572 formasi PPPK Paruh Waktu.
Sekretaris BKPSDM Ciamis, Ir. Tini Lastiniwati, M.P., menjelaskan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu setidaknya akan sama dengan honor yang diterima tenaga honorer saat ini, misalnya Rp2 juta per bulan.
“Bedanya, setelah resmi menjadi PPPK, mereka akan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP), gaji dijamin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mendapat perlindungan hukum,” ujar Tini, Selasa (7/10/2025).
Meski demikian, Tini mengakui masih ada tantangan. Lebih dari seribu tenaga Non-ASN di Ciamis belum terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk tiga pegawai di BKPSDM yang statusnya menggantung karena kendala administrasi seleksi sebelumnya.
“Mereka pernah ikut seleksi CPNS, tapi tidak bisa diusulkan sebagai PPPK. Ini yang sedang kami cari solusinya,” tambahnya.
BKPSDM Ciamis juga menyoroti perbedaan antara PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu. Gaji PPPK terjamin.
PPPK Penuh Waktu masuk dalam belanja pegawai, sedangkan Paruh Waktu dibiayai melalui belanja jasa sesuai regulasi Kementerian Keuangan.
Namun, status PPPK Paruh Waktu tetap memberikan kepastian berupa NIP dan gaji yang terintegrasi dalam APBD.
“Kami berharap regulasi ke depan memungkinkan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu,” kata Tini.
Proses seleksi PPPK kini menggunakan sistem berbasis aplikasi dan Computer Assisted Test (CAT), yang menjamin transparansi.
“Dulu mungkin ada celah titipan, sekarang tidak lagi. Nilai peserta langsung terlihat, semua transparan,” tegas Tini.
Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, turut mendukung upaya ini dengan mengirimkan surat ke Kementerian PANRB, menegaskan peran penting tenaga Non-ASN dalam pelayanan publik.
Saat ini, Kepala BKPSDM Ciamis tengah mengikuti rapat koordinasi di Jakarta untuk membahas pembiayaan PPPK Paruh Waktu dan solusi bagi honorer yang belum terakomodasi.
Tini optimistis pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih. “Tenaga Non-ASN adalah tulang punggung pelayanan birokrasi di daerah. Kami berharap ada kabar baik untuk mereka,” tutupnya.
