CIAMIS, Jabarupdate: Kabupaten Ciamis terpilih menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Barat yang menjadi lokasi perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026 oleh Kementerian Sosial RI.
Menanggapi kepercayaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis bergerak cepat melakukan akselerasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, membuka langsung sosialisasi aktivasi IKD sebagai pintu masuk akses Sistem Perlindungan Sosial (PERLINSOS).
Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Sosial Ciamis, Rabu (13/05/2026) ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, camat, hingga pendamping sosial secara daring maupun luring.
Dalam sambutannya, Andang menegaskan status pilot project merupakan sebuah tantangan besar bagi daerah.
Ia mendorong seluruh elemen pemerintah dan pilar sosial untuk bekerja ekstra guna mengejar ketertinggalan capaian aktivasi IKD yang saat ini masih berada di kisaran 2 persen.
“Kita sudah dipercaya oleh pusat menjadi pilot project. Jangan sampai peluang ini terhambat karena masyarakat kita belum memiliki identitas digital. Saya menargetkan dalam satu minggu ini ada lonjakan signifikan hingga 90 persen,” tegas Andang.
Andang menambahkan, percepatan ini bukan hal yang mustahil jika semua pihak bergerak bersama. Ia meminta seluruh peserta sosialisasi untuk segera melakukan aktivasi mandiri dan membantu lingkungan sekitar, mulai dari keluarga hingga tetangga.
“Satu orang hanya butuh waktu sekitar lima menit untuk aktivasi. Ini adalah kunci transformasi pelayanan publik. Kedepannya, warga tidak perlu lagi repot membawa fisik KTP karena semua sudah terintegrasi di ponsel pintar,” imbuhnya.
Senada dengan Sekda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis, Yayan Muhamad Supyan, menjelaskan bahwa IKD memiliki peran krusial dalam ekosistem bantuan sosial digital. Melalui sistem PERLINSOS, data penerima manfaat akan jauh lebih akurat.
“IKD menjadi alat validasi utama. Dengan sistem digital ini, penyaluran bansos akan lebih transparan dan tepat sasaran. Potensi data ganda atau salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin,” jelas Yayan.
Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap kolaborasi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, serta perangkat kecamatan dan desa dapat memastikan seluruh masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), segera bermigrasi ke identitas digital demi kelancaran akses program perlindungan sosial di masa depan.
