JAWA BARAT, Jabarupdate: Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkap hasil analisanya terhadap APBD Provinsi Jawa Barat (Jabar).
“Kami bukan melebihi kewenangan yang ada saat ini. Tetapi seizin Pj Gubernur, saya diminta bersama tim yang dibentuk Pj Gubernur, yang kebetulan namanya sama, Dedi Mulyadi, untuk menganalisis berbagai belanja yang dianggap tak penting,” jelas Dedi, Sabtu (18/01/2025).
Dari hasil analisis tersebut, lanjut Dedi, ia mendapatkan sesuatu yang sangat mencengangkan. Banyak nomenklatur anggaran yang semestinya tidak ada, yang semestinya belanja itu tidak harus dilakukan, tetapi tetap sering dilakukan.
Misalnya, jelas Dedi, Provinsi Jabar jelas kekurangan ruang kelas baru (RKB) untuk SD, SMP, dan SMA. Namun, belanja di Dinas Pendidikan bukanlah RKB, melainkan alat peraga berupa layar digital.
“Pertanyaannya, kalau layar digitalnya dibeli, sementara ruang kelas, bangku, dan kursi untuk SD, SMP, hingga SMA enggak ada, itu buat apa? Belanjanya (alat peraga layar digital) juga enggak tanggung-tanggung, Rp 300 miliar,” jelasnya.
Ironisnya, lanjut Dedi, saat ini daya tampung SMA di Jawa Barat terbatas karena masih minim, lalu banyak SMP yang rusak.
Anggaran lain yang tak penting hasil analisisnya adalah bantuan untuk rumah sakit di Jawa Barat.
“Misalnya ada ratusan miliar rupiah anggaran yang akan masuk untuk rumah sakit di kota/kabupaten Jabar, tetapi kita tahu isinya untuk apa. Tapi perkiraan saya tidak relevan. Belum tentu itu kebutuhan dasar,” kata DedI
Dia memperkirakan anggaran belanja yang tidak penting itu mencapai antara Rp 2 triliun hingga Rp 4 triliun.
Menurut Dedi, bila rangkaian belanja yang tidak efisien itu terjadi, misalnya kalau per tahun Rp 4 triliun, kemudian dikali lima tahun maka totalnya mencapai Rp 20 triliun.
“Berarti ada Rp 20 triliun anggaran yang dibelanjakan bukan pada kebutuhan dasar. Padahal anggaran itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendasar dan lebih penting. Misalnya, kebutuhan perbaikan jalan di Jabar itu Rp 7 triliun,” pungkasnya.
