CIAMIS, Jabarupdate : Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan dinilai sebagai strategi besar yang visioner. Langkah ini dipandang sebagai bentuk keseriusan penuh pemerintah dalam mempercepat capaian swasembada pangan nasional dari hulu hingga hilir.
Apresiasi tersebut datang dari Kapoksi Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Herry Dermawan. Ia menyebut bahwa pengintegrasian sektor pangan di bawah satu komando merupakan sejarah baru sejak Indonesia merdeka.
“Ini adalah pertama kalinya kita memiliki Kemenko Pangan. Keputusan Presiden ini membuktikan adanya visi besar agar tata kelola pangan nasional berjalan lebih fokus, padu, dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Herry kepada awak media, Jumat (29/5/2026).
Menurut legislator asal Priangan Timur ini, penunjukan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menko Pangan merupakan mandat tepat kepada figur yang berintegritas. Terbukti, performa kementerian baru ini mulai membuahkan hasil nyata di berbagai lini strategis.
Stok Beras Melimpah dan Penertiban Jutaan Hektar Lahan Sawit
Salah satu indikator keberhasilan yang disorot Herry adalah melonjaknya cadangan beras negara. Saat ini, stok beras nasional mencatatkan surplus yang sangat signifikan hingga menembus angka di atas 5 juta ton.
Menariknya, pemenuhan cadangan ini tidak lagi mengandalkan jalur impor seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya hanya berkisar 1-2 juta ton.
“Hari ini kita patut bangga karena stok pangan yang aman ini murni bersumber dari hasil keringat petani dan produksi dalam negeri kita sendiri,” jelasnya.
Tidak hanya di sektor pangan pokok, pemerintah juga bergerak agresif dalam membenahi tata kelola perkebunan. Dalam periode kurang dari dua tahun terakhir, negara berhasil mengambil alih dan menertibkan sekitar 5 juta hektar lahan kelapa sawit bermasalah yang selama ini berdiri di atas aset atau tanah negara.
Revolusi Pupuk Subsidi: Dari 125 Tanda Tangan Menjadi Lebih Ringkas
Dampak yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, khususnya kaum tani, adalah reformasi radikal pada sistem distribusi pupuk subsidi.
Herry membeberkan urusan administrasi pupuk di masa lalu sangat mempersulit petani karena harus melewati 125 tahapan tanda tangan birokrasi dari level desa hingga kementerian terkait.
Dampaknya, pupuk sering kali terlambat datang dan baru sampai ke sawah sekitar bulan April, jauh setelah musim tanam dimulai.
“Sekarang sistem yang berbelit itu dipangkas total menjadi hanya tiga tanda tangan saja. Hasilnya nyata, per 1 Januari lalu pupuk sudah tersedia di lapangan dan siap ditebus petani secara tepat waktu,” katanya.
Hebatnya lagi, di kala dunia sedang dihantam krisis bahan baku pupuk akibat ketegangan geopolitik global, Indonesia justru mampu menekan harga pupuk domestik.
Bahkan, setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, Indonesia tercatat sukses mengekspor 500.000 ton pupuk ke Australia untuk membantu suplai internasional.
Kampung Nelayan Modern Sentuh Kawasan Priangan Timur
Bergerak ke sektor pesisir, Kemenko Pangan yang membawahi bidang Pertanian, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan, juga gencar mengeksekusi program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui peluncuran Kampung Nelayan Modern.
Setelah merampungkan 200 titik pada tahun lalu, pemerintah menargetkan perbaikan hingga 1.000 kawasan pesisir pada tahun ini. Anggaran yang dialokasikan pun tidak main-main, yakni mencapai Rp22 miliar untuk setiap desa nelayan.
Program ini digulirkan untuk melindungi para nelayan dari kerugian akibat anjloknya harga ikan saat musim panen raya. Melalui intervensi anggaran tersebut, pemukiman pesisir yang semula kumuh ditransformasikan menjadi kawasan berbasis industri modern.
Sejumlah fasilitas premium yang disediakan di Kampung Nelayan Modern ini antara lain:
– Cold storage (gudang pembeku) serta pabrik es yang memanfaatkan teknologi air laut.
– Fasilitas bengkel dan perawatan kapal (docking).
– Area tambat labuh perahu yang representatif dan aman.
– Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk menjamin pasokan solar subsidi.
Khusus untuk wilayah Priangan Timur, Herry menyebutkan bahwa program ini sudah mulai diuji coba.
“Karena Kabupaten Ciamis tidak memiliki wilayah laut, maka program strategis ini sudah kami kawal dan dorong satu titik untuk diimplementasikan di Kabupaten Pangandaran,” pungkas Herry.
