Global, Jabarupdate: Upaya Kantor Investigasi Korupsi (CIO) Korea Selatan untuk menangkap Presiden yang telah dimakzulkan, Yoon Suk-yeol, terpaksa dihentikan pada Jumat (3/1/2025) akibat ketegangan yang meningkat dengan tim keamanan presiden.
Penundaan ini menimbulkan ketidakpastian atas pelaksanaan surat perintah penangkapan yang akan segera kedaluwarsa.
Dalam pernyataan resminya, CIO menjelaskan bahwa konflik dengan unit keamanan presiden serta personel militer di kediaman Yoon membuat proses penangkapan menjadi tidak memungkinkan.
“Kami memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan surat perintah karena risiko keselamatan personel,” ujar perwakilan CIO, dikutip Yonhap News pada Sabtu (4/12/2025).
Yoon Suk-yeol, yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya setelah berusaha menerapkan darurat militer pada Desember 2024, menghadapi tuduhan serius terkait ancaman terhadap stabilitas demokrasi Korea Selatan.
Langkah kontroversial ini memicu kekhawatiran publik akan kembalinya pemerintahan otoriter. Jika dinyatakan bersalah, Yoon terancam hukuman berat, termasuk hukuman mati.
Ketegangan di Lapangan
Pada Jumat pagi, penyelidik CIO yang didampingi polisi berusaha memasuki kediaman Yoon untuk melaksanakan surat perintah penangkapan.
Namun, mereka dihentikan oleh unit militer yang berjaga di dalam kompleks, meskipun berhasil melewati barikade luar.
Situasi ini menjadi momen bersejarah, karena ini adalah upaya pertama untuk menangkap seorang presiden yang masih menjabat di Korea Selatan.
Namun, konfrontasi dengan tim keamanan memaksa penyelidik mundur. Sementara itu, tim hukum Yoon menuduh CIO melakukan tindakan ilegal.
“Surat perintah yang cacat hukum tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegas Yoon Kap-keun, pengacara Yoon.
Di sisi lain, pengamanan di sekitar kediaman presiden diperketat. Lebih dari 2.700 personel kepolisian dan 135 bus dikerahkan untuk mengantisipasi potensi bentrokan setelah insiden protes antara pendukung dan penentang Yoon sehari sebelumnya.
Batas Waktu Semakin Dekat
Surat perintah penangkapan terhadap Yoon akan kedaluwarsa pada Senin, 6 Januari 2025. Namun, dengan situasi yang semakin kompleks dan perlawanan Yoon yang terus berlanjut, nasib surat perintah ini masih belum jelas.
Yoon sendiri menyatakan akan melawan setiap upaya penangkapan dan bertekad menghadapi otoritas penyelidik.
Ketegangan politik di Korea Selatan belum mereda sejak Yoon memimpin. Ketidakpastian mengenai langkah selanjutnya juga membuat publik bertanya-tanya, apakah hukum akan ditegakkan atau justru semakin memperdalam jurang konflik politik di negara tersebut.
- Advertisement -
