Ciamis, Jabarupdate: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis mengapresiasi komitmen Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Budi Waluya, dalam mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP).
HMI menilai, langkah ini sebagai upaya konkret untuk menjaga keuangan daerah tetap sehat dan transparan, terutama di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang kurang stabil.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ciamis, Acep Rifki Padilah, dalam siaran persnya, Senin (11/11/2024), menyatakan dukungannya atas inisiatif Budi Waluya tersebut.
“Saya mengapresiasi komitmen Pj Bupati untuk mencegah praktik korupsi di Kabupaten Ciamis. Langkah ini seharusnya bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan APBD,” ujar Acep.
Menurutnya, sebagai kepala daerah yang sebelumnya bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menerapkan sistem pengawasan ini.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tugas Budi sekarang tidak hanya sebagai pegawai KPK, melainkan juga sebagai Pj Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Ciamis.
Acep menegaskan, peran ganda ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah yang lebih baik.
Dalam pelaksanaan tugasnya, lanjut Acep, Budi Waluya diharapkan tidak hanya fokus pada pencegahan korupsi, tetapi juga pada kewajiban sebagai kepala daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.
Acep mengatakan, Permendagri tersebut menjelaskan bahwa Pj Bupati memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan bupati definitif dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Meski begitu, tegas Acep, Pj Bupati juga harus mematuhi beberapa batasan yang tercantum dalam aturan tersebut.
Acep juga menekankan bahwa MCP bukan sekadar komitmen di atas kertas. Tetapi, mesti ada bukti nyata di lapangan.
Menurutnya, HMI Ciamis akan terus mengawasi dan mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program yang berdampak positif untuk masyarakat.
Menurut Acep, Pj Bupati harus bisa selektif dalam menjalankan program-program prioritas, mengingat kondisi APBD yang perlu diperbaiki.
Dengan kebijakan yang tepat dan program yang benar-benar bermanfaat, ia optimistis APBD Ciamis dapat berangsur membaik pada tahun 2025.
HMI Ciamis pun siap menjadi mitra kritis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Acep menegaskan bahwa organisasi mahasiswa ini tidak akan ragu untuk mengevaluasi kinerja Pj Bupati demi transparansi dan akuntabilitas.
“HMI Ciamis akan menjadi mitra kritis Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, akan tetap menjadi pengawas dan memberikan masukan yang konstruktif agar Ciamis lebih maju,” tegas dia.
Acep memaparkan, pencegahan korupsi melalui MCP ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel di Ciamis.
