Minggu, April 14, 2024

Tidak Hanya DJP, Masyarakat Minta KPK Periksa Kekayaan Pejabat Bea Cukai Jatim

Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang meminta publik melacak dan memviralkan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara sebagai peringatan agar tidak bertindak macam-macam mendapat respon positif dan dukungan deras dari kalangan civitas akademisi, aktifis dan mahasiswa.

 

Salah satu dukungan tersebut berasal dari empat N-GO Jawa Timur yakni, Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemaki), Gerakan Masyarakat Merdeka (GMM), Persatuan Suara Rakyat Jawa Timur (Pusaka Jatim) dan Madura Progress.

 

Keempat N-GO (Non-Government Organization) Jawa Timur tersebut menggelar aksi unjuk rasa langsung di depan Kantor Merah Putih KPK RI, Jakarta, Jumat (11/03/2023).

 

N-GO Jawa Timur tersebut meminta agar KPK bekerjasama dengan BPK melakukan audit harta kekayaan pejabat bea cukai di Jawa Timur yang dicurigai janggal dan tidak wajar disinyalir menerima setoran illegal.

 

“Ini adalah momentum terbaik untuk KPK bersinergi dengan BPK dalam mengaudit harta kekayaan pejabat bea cukai di Jawa Timur yang dicurigai tidak wajar. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa di bea cukai seringkali terjadi transaksi illegal dari oknum yang notabene punya kepentingan lewat bea cukai,” kata Imam Hanafi, Koordinator Nasional Madura Progress.

 

Dirinya menduga bahwa setoran yang diterima oleh pejabat Bea Cukai di Jawa Timur salah satunya dari pasokan pabrikan rokok ilegal.

 

“Kami menduga dan punya keyakinan kuat bahwa salah satu penyetor terbesar di Bea Cukai Jawa Timur adalah pabrikan rokok ilegal. Ini dibuktikan dengan adanya drama penindakan atau pemusnahan rokok ilegal namun tidak ada satupun tersangka, pemusnahan tersebut hanya tipuan belaka agar dibilang bahwa bea cukai sudah bekerja dengan baik,” ucapnya.

Syarif Hidayatullah, Korlap Gemaki menambahkan, agar KPK segera merespon temuannya seperti halnya permintaan KPK kepada publik.

“Kita tagih janji KPK sekarang, katanya kalau ada pejabat publik dicurigai harta kekayaannya tidak wajar harus diviralkan. Ini kita lakukan apa yang KPK minta, sekarang giliran kami meminta agar KPK segera merespon gerakan ini,” tutur Syarif Hidayatullah.

Syarif, aktifis kelahiran Madura tersebut menambahkan bahwa dirinya beserta teman N-GO lainnya akan terus menyuarakan agar dilakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat bea cukai Jawa Timur.

“Gerakan ini dipastikan akan tiap minggu digaungkan dari kantor KPK, biar publik tahu dan menjadi viral agar kemudian bersama-sama dikawal,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, berkaca dari kasus harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang terungkap penelusuran warganet dan media, berperan penting dalam membeberkan fakta-fakta harta kekayaan fantastis pegawai pemerintahan.

Bahkan dirinya meminta agar publik memviralkan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara yang dicurigai tidak wajar.

“Coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Itu sebetulnya dorongnya ke sana,” kata Alexander melalui pernyataan persnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News atau gabung di Jabarupdate.id WhatsApp Chanel.

Bagikan Artikel

Komentar

- Advertisement -spot_img
ARTIKEL TERKAIT

Terbaru

- Advertisment -spot_img

Terpopuler