SUBANG, Jabarupdate: Sebanyak 110 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang resmi dilantik.
Namun, ada yang tidak biasa dari prosesi pelantikan kali ini. Acara digelar di tengah jalan rusak di Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jumat (13/06/2025).
Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Subang Nomor: 800.1.3.3/KEP.278-BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas. Prosesi yang dilakukan di lokasi tak lazim ini menjadi simbol kuat dari komitmen Bupati Subang Reynaldy Putra dalam mendorong aparatur sipil negara (ASN) agar lebih dekat dengan persoalan riil masyarakat.
“Saya ingin pelantikan ini menjadi pengingat, bahwa jabatan adalah amanah. Kita tidak ditugaskan untuk duduk nyaman di balik meja, tapi untuk melayani rakyat dengan cepat, jujur, dan sepenuh hati,” ujar Reynaldy dalam sambutannya.
Pelantikan ini merupakan rotasi dan mutasi perdana sejak Reynaldy menjabat sebagai Bupati Subang pada 20 Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa proses penempatan pejabat dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, bebas dari intervensi politik, dan tanpa praktik jual beli jabatan.
“Saya tegaskan, tidak ada jual beli jabatan di Kabupaten Subang. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik yang memberi maupun menerima, akan ditindak tegas,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang, total 78 pejabat dimutasi dan 32 lainnya dipromosikan. Berikut rinciannya:
- Eselon III.a: mutasi 25 orang, promosi 6 orang
- Eselon III.b: mutasi 30 orang, promosi 11 orang
- Eselon IV.a: mutasi 22 orang, promosi 13 orang
- Eselon IV.b: mutasi 1 orang, promosi 2 orang
Rotasi ini melibatkan berbagai posisi strategis di dinas, kecamatan, bagian sekretariat daerah, hingga unit pelayanan teknis.
Pemkab Subang berharap langkah ini dapat membentuk birokrasi yang solid, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Reynaldy menekankan bahwa pejabat yang telah dilantik harus menunjukkan kinerja nyata dan membawa perubahan di unit kerjanya.
“Kami butuh pejabat yang bekerja dengan hati, bukan hanya sekadar hadir di kantor. Pelayanan publik harus cepat, tepat, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Pelantikan di tengah jalan rusak disebut sebagai simbol agar pejabat tidak melupakan persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan adalah sarana pengabdian, bukan sekadar posisi formalitas.
