Sebagai salah satu organisasi tertua dan terbesar di tanah air, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sudah tentu memiliki kontribusi penting dalam perhelatan konstelasi pemilu 2024. Kontribusi itu ada berhubung organisasi ini memiliki komitmen kuat terhadap prospek pembangunan bangsa dan negara selama beberapa tahun ke depan.

Pada pemilu 2024 nanti, kader-kader HMI tentu berpotensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan partisipasi politik, mendukung kandidat yang berpihak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta melawan adanya politik uang atapun praktik korupsi dalam Pemilu.

Polemik Proporsional Tertutup

Sebelum dihelatnya Pemilu pada 2024 nanti, terdapat banyak isu yang menyorot perhatian publik, yaitu perihal adanya kemungkinan digunakannya “Sistem Proporsional Tertutup” yang digunakan dalam pemilihan umum di Indonesia.

Sistem tersebut telah menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan milenial, termasuk pula HMI. Sistem tersebut dinilai memiliki banyak kelemahan yang harus dikritisi secara konstruktif.

Sistem proporsional tertutup sangat membatasi partisipasi publik. Hal ini terjadi berhubung jumlah partai politik yang dapat mengikuti Pemilu nanti hanyalah partai-partai tertentu, yang pada momentum tertentu pula dapat mengurangi pilihan politik pemilih.

Jika demikian, maka hal ini dapat mencegah kebebasan berekspresi dan melanggengkan dominasi partai-partai mapan. Sementara bagi partai-partai baru, suara dari perwakilan pemuda, ataupun kontribusi-kontribusi organisasi bak HMI akan dengan sendirinya dibatasi. Bahkan, pada momentum yang lain hal itu dapat merusak pluralisme politik dan membatasi pilihan pemilih, yang seharusnya memiliki hak untuk memilih antara berbagai ideologi politik dan program partai.

Selain itu, kekurangan lain yang juga bersemayam dalam sistem tersebut ialah berkaitan dengan tertutupnya inovasi serta perubahan-perubahan konstruktif dalam politik kita. Seperti jamak diketahui, kaum milenial dan organisasi seperti HMI tidak kekurangan ide segar dan solusi kreatif untuk memperbaiki sistem politik.

Namun, ide-ide itu akan sia-sia jika rezim proporsional tertutup mencegah perkembangan ini dengan membatasi akses mereka ke Parlemen dan mengurangi ruang politik untuk memperjuangkan perubahan. Partai-partai mapan lebih menyukai status quo dan tidak mendorong perubahan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Lebih jauh, sistem proporsional tertutup juga berpotensi menimbulkan jarak antara pemilih dan wakil rakyat. Sebagai generasi yang terhubung secara digital yang terbiasa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, kaum milenial dan masyarakat umum menginginkan hubungan yang lebih dekat dan transparan dengan para pemimpinnya. Namun dalam sistem proporsional tertutup, hubungan tersebut menjadi terbatas dan kurang begitu memperhatikan aspirasi masyarakat.

Sistem proporsional tertutup terkadang juga menimbulkan ketidakseimbangan representasi antara jumlah suara yang diperoleh dan jumlah kursi yang diberikan kepada suatu partai, yang dengan sendirinya dapat mendistorsi representasi politik dan mengabaikan keinginan sebagian pemilih.

Pemilu tahun 2024 merupakan momen yang menentukan bagi perbaikan sistem politik kita. Dengan melibatkan HMI, milenial, dan suara publik dalam upaya melakukan kritik konstruktif pada “sistem proporsional tertutup”, kami yakini dapat mendorong perubahan sistem politik yang lebih inklusif, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia.

Penulis: Rifandy Deovandra (Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi, Politik & Pemerintahan HMI Cabang Ciputat)

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Kota Tangerang (AMUK) adalah sebuah kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen dan individu yang peduli terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan di Indonesia. Mereka memutuskan untuk mengadakan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap bobroknya Ketua Mahkamah Agung pada Selasa, 30 Mei 2022 di depan Kantor Mahkamah Agung di Jakarta.

Demonstrasi ini diadakan dengan tujuan utama untuk menyuarakan ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum Hakim di Mahkamah Agung yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan perlindungan terhadap oknum Sekretaris Mahkamah Agung yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pada hari yang ditentukan, puluhan anggota Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Kota Tangerang berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan di pusat kota. Mereka membawa spanduk, poster, dan bendera sebagai simbol protes mereka. Suasana demonstrasi dipenuhi dengan semangat yang tinggi, dan peserta secara bersama-sama menyuarakan tuntutan mereka dengan yel-yel dan lagu-lagu perjuangan.

Para orator yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis berbagi pandangan mereka tentang pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung. Mereka menekankan perlunya tindakan tegas dan transparan terhadap Ketua Mahkamah Agung yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan menginginkan proses hukum yang adil dan akuntabel.

Selama demonstrasi, para peserta juga menyampaikan pesan mereka kepada publik melalui media sosial dan berbagai saluran informasi lainnya. Mereka berharap pesan mereka dapat mencapai para pemimpin negara, termasuk Presiden dan lembaga-lembaga terkait, sehingga tindakan yang diperlukan dapat diambil untuk mengatasi masalah ini.

Demonstrasi ini menjadi momentum penting bagi Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Kota Tangerang untuk memperkuat suara mereka dan menyuarakan keinginan mereka untuk perubahan yang lebih baik dalam sistem peradilan di negara ini. Dalam hal ini, mereka berharap bahwa demonstrasi mereka dapat membangkitkan kesadaran publik dan memperoleh dukungan yang lebih luas dalam upaya mereka untuk membawa perubahan yang berarti.

Pada akhirnya, demonstrasi ini menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan integritas sistem peradilan. Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Kota Tangerang berharap bahwa melalui aksi mereka, perubahan positif dapat terjadi dan sistem peradilan yang lebih baik dapat diwujudkan untuk kepentingan bersama.