Jawa Barat, Jabarupdate: Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil menyebut Jakarta tidak dipersiapkan untuk Ibu Kota Negara.
Dia berkaca dari sejarah bahwa ada tiga lokasi yang sempat disurvei untuk menjadi ibu kota. Yakni Bandung, Malang, dan Surabaya.
Kang Emil menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pertemuan bersama para tokoh Sunda di Taman Hutan Raya, Bandung, pada Selasa (25/1/2022).
Sesuai dengan yang dia baca, bahwa sebenarnya di zaman kolonial, Batavia itu tidak cocok untuk menjadi ibu kota.
Ketika itu, ucapnya, ada pandemi namanya malaria yang membuat ribuan warga tewas. Jadi, lanjutnya, pemerintah kolonial memutuskan untuk memindahkan ibu kota.
“Di survei di tiga lokasi. Malang, Surabaya, Bandung. Yang dipilih ketika itu adalah Bandung. Dengan segala perhitungan,” kata dia.
Ia membuktikan kebenaran rencana pemerintahan kolonial memindahkan ibu kota ke Bandung. Mulai lah perpindahan kantor pemerintahan hingga markas militer.
Dia mengungkapkan, pada saat itu, semua militer di Indonesia berpindah dan berkumpul di Bandung dan Cimahi.
Kemudian, dengan berpindahnya Kementerian Perhubungan. Makanya PT KAI sampai sekarang kantor pusatnya berada di Bandung.
Lalu Kementerian ESDM. Maka dari itu ada museum geologi di Bandung.
Namun, sebelum berpindahnya ibu kota negara ke Bandung, Jepang keburu datang. Hingga, terputuslah ibu kota negara versi pemerintah kolonial itu oleh takdir sejarah.
Jadi, ungkap dia, Jakarta itu tidak pernah didesain sebagai ibu kota.
Intinya, tegas Emil, pemerintah Indonesia belum memiliki ibu kota yang secara fundamental mewakili nilai kebangsaan.
Akibatnya, Jakarta berkembang menjadi mesin ekonomi dominan. Bahkan mengambil banyak peran besar.
Republik ini, tegas Emil, sebelumnya tidak pernah punya sejarah mendesain ibu kotanya yang benar fundamental. Yang mewakili semua nilai kebangsaan.
“Itu belum pernah ada di Jakarta. Akibatnya apa. Jakarta mengambil semua peran. Sebagai kota bisnis. Kota pemerintahan, kota pendidikan,” tutur dia.
Lantara posisi Jakarta terlalu vital, dengan adanya roda pemerintahan dan ekonomi. Maka, segala bentuk gejolak di Jakarta bisa berisiko melumpuhkan aktivitas keduanya dengan sangat mudah.
Sehingga, ungkap dia, apabila ada yang bertanya seperti apa melumpuhkan Jakarta. Yakni oleh sebuah demo politik ekonomi
