Bandung Barat, Jabarupdate: Hingga Kamis (25/9/2025), lebih dari 1.000 siswa di Cipongkor, Bandung Barat, menjadi korban kasus keracunan massal akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Senin (22/9/2025).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Indonesia justru memicu bencana setelah kasus keracunan massal melanda Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, pun menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas kasus keracunan massal program MBG.
Menanggapi bencana tersebut, Guru Besar Gizi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Sumatera Barat, Prof. Masrul, memberikan pandangannya terkait penyebab dan solusi atas maraknya kasus keracunan MBG ini.
Lemahnya Pengawasan Jadi Akar Masalah
Menurut Prof. Masrul, kasus keracunan MBG di Cipongkor disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan program.
Meskipun perencanaan MBG dinilai sudah baik, tanpa pengawasan ketat, risiko keracunan makanan tetap tinggi.
“Perlu ada tim pengawas yang memantau seluruh proses, mulai dari pembelian bahan makanan, pengolahan, hingga penyajian kepada siswa,” ujar Masrul dikutip Kompas.com, Kamis (25/9/2025).
Ia menegaskan bahwa tim ini harus memastikan makanan yang disajikan layak dan higienis untuk dikonsumsi anak-anak.
Masrul juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh setiap kali kasus keracunan terjadi. Misalnya, jata dia, jika ada kasus keracunan di suatu daerah, harus dievaluasi secara serius.
Sampel makanan perlu diambil untuk menemukan penyebabnya, apakah karena kesalahan teknis atau bahkan sabotase. Dengan evaluasi yang tepat, kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.
MBG Berbeda dengan Program Makan Massal Lain
Prof. Masrul menjelaskan bahwa program MBG memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan program pemberian makan massal lainnya, seperti di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
Perbedaan utama terletak pada sasaran penerima, yaitu anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lebih lemah dibandingkan orang dewasa.
Selain itu, dapur MBG sering kali berlokasi jauh dari sekolah, sehingga proses distribusi makanan memerlukan perhatian ekstra untuk menjaga keamanan dan kualitasnya.
Di sisi lain, dapur di Lapas biasanya berada di lingkungan yang sama, memungkinkan makanan disajikan langsung.
Namun, Masrul menekankan bahwa MBG memiliki manfaat besar, tidak hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai sarana edukasi.
Ia menilai, program ini mengajarkan anak-anak untuk mencuci tangan sebelum makan, berdoa, dan menjaga kebersihan setelah makan.
Untuk memaksimalkan manfaatnya, ia menyarankan agar pelaksanaan MBG dilakukan bertahap, dimulai dari siswa kurang mampu yang lebih membutuhkan asupan gizi tambahan.
Kesalahan Teknis di Dapur SPPG
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa kasus keracunan MBG di Cipongkor disebabkan oleh kesalahan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan penyelidikan awal, SPPG di Cipongkor memasak makanan terlalu awal, menyebabkan makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.
Akibatnya, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dapur SPPG di wilayah tersebut.
Kasus keracunan MBG di Cipongkor pertama kali dilaporkan pada Senin (22/9/2025), dengan jumlah korban awal puluhan siswa, yang kemudian bertambah hingga 475 orang.
Sehari setelahnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status KLB dan memulai penyelidikan terhadap 85 dapur SPPG.
Pada Rabu (24/9/2025), kasus serupa kembali terjadi di Cipongkor dengan 500 siswa menjadi korban, serta di Kecamatan Cihampelas dengan 60 korban.
Menu yang diduga menyebabkan keracunan mencakup ayam kecap, tahu goreng, sayuran, dan buah-buahan.
Solusi dari Pakar: Variasi Menu dan Implementasi Bertahap
Untuk mencegah kejadian serupa, Masrul mengusulkan agar menu MBG divariasikan agar siswa tidak bosan.
“Jangan sampai makanan tidak termakan karena siswa sudah jenuh. Variasi menu akan membuat anak-anak lebih tertarik,” jelasnya.
Selain itu, ia menyarankan agar program MBG diutamakan untuk siswa kurang mampu guna memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran.
Sementara itu, petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah mengambil sampel muntahan siswa untuk diuji guna mengetahui penyebab pasti keracunan.
Hingga Kamis (25/9/2025), korban terus berdatangan ke Posko KLB Cipongkor dengan keluhan seperti sesak napas, sakit perut, pusing, dan mual.
Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotima, menyebut jumlah korban telah melampaui 1.000 orang, termasuk siswa yang kembali mencari perawatan karena kondisi kesehatan yang belum pulih.
