Nasional, Jabarupdate: Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia akan dihadapkan dengan tantangan besar, yaitu jatuh tempo utang sebesar Rp800 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (6/6), menjelaskan rincian dan langkah yang akan diambil pemerintah untuk menghadapi tantangan ini.
Dari total utang yang jatuh tempo pada 2025, Rp705,5 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun berasal dari pinjaman lainnya.
Ini merupakan bagian dari total utang pemerintah yang tercatat sebesar Rp8.338 triliun per April 2024, dengan Rp7.333 triliun di antaranya berupa SBN dan sisanya Rp1.005 triliun berupa pinjaman.
Meskipun jumlah utang ini cukup signifikan, Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ekonomi, dan politik dalam negeri tetap stabil.
“Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka sudah hampir dipastikan risikonya kecil,” ujarnya.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pasar akan tetap percaya pada perekonomian Indonesia jika persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan situasi politik dalam negeri tetap stabil.
“Karena market beranggapan ‘Oh negara ini sama’, sehingga jatuh temponya yang terlihat di sini itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan pengelolaan yang baik, Sri Mulyani optimistis bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan utang Rp800 triliun jatuh tempo pada 2025 dengan baik.
Menurutnya, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kredibilitas fiskal, sehingga beban utang dapat dikelola secara efektif tanpa menimbulkan gejolak yang berarti bagi perekonomian nasional.
